Karawang, NAWACITAPOST.COM - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Karawang pesimis serapan APBD bisa memenuhi target 95 persen. Karena masuk pekan keempat akhir tahun 2023, realisasi pencairan APBD Karawang masih terbilang seret.
Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Karawang, Inan mengatakan bahwa dari total anggaran Rp 5,8 triliun, per tanggal 27 Desember 2023 realisasinya baru mencapai 79,44 persen atau sekitar 4,6 triliun rupiah.
"Terkait serapan anggaran, untuk belanja Pemda kan diangka Rp 5,8 triliun, realisasi sampai hari ini Rp 4,6 triliun atau 79,44 persen. Itu capaian pertanggal 27, serapannya masih terus diproses," ungkap Kamis (28/11/2023).
Menurut Inan , pesimisnya target 95 persen dari total anggaran tahun 2023 bisa tercapai. Karena berdasarkan perhitungan hari ini, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) masih tinggi alias mencapai Rp 660 miliar.
"Diusahakan target serapan yang 95 persen. Tapi kayaknya berat itu, paling di atas 90 persen, soalnya kita ada Silpa besar," ujarnya.
Akibat besarnya Silpa, salah satunya karena belanja pegawai yang tak terealisasi dan kendala teknis di setiap OPD.
"Yang semula kita anggarkan PPPK dari awal tahun, ternyata pengangkatan PPPK itu baru bulan Desember kemaren. Otomatis belanja pegawai (PPPK) tidak terealisasi. Selain itu, kendalanya masing-masing dinas teknis yang lebih mengetahui, karena BPKAD tidak tau kondisi lapangan seperti apa," jelasnya.
Dari catatannya, OPD di Karawang yang serapannya paling tinggi adalah BPKAD 96,93 persen, Kesbangpol 96,61 persen dan Dishub 95,72 persen.
Sedangkan OPD dengan serapan terendah adalah Disdikpora 74,89 persen, Diskominfo 74,89 persen dan DPKP 76,51 persen.
Kendati demikian, BPKAD disebutnya sudah meminta kepada setiap OPD melakukan percepatan realisasi anggaran.
"BPKAD telah mengeluarkan surat edaran sejak 6 November untuk percepatan realisasi. Paling lambat tanggal 28 sudah masuk ke BPKAD, namun dalam pelaksanaannya kita masih mentolerir sampai tanggal 30. Per tanggal 31 sore, semuanya udah close," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karawang Fraksi PDI- P Natala Sumedha menyesalkan realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Karawang tahun 2023 masih minim. Pasalnya, anggaran yang terealisasi baru 74,73 persen dari total anggaran Rp 5,8 triliun rupiah.
Selain itu, kata sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Karawang mendorong Pemkab Karawang untuk lebih serius mengoptimalkan realisasi penyerapan APBD 2023 sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu 95 persen.
"Kami menginginkan hasil realisasi penyerapan APBD 2023 ini dapat dilakukan oleh Pemkab Karawang dengan maksimal. Sehingga perekenomian dan pembanguna dapat berjalan dengan baik. Karena hal ini kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
