NAWACITAPOST.COM, KEDIRI - Keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan publik masih menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Untuk memperkuat peran tersebut, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kediri menggelar pendidikan politik dan demokrasi khusus perempuan.
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Kediri, Jumat (30/10/2026), tersebut menjadi upaya membekali perempuan dengan pemahaman mengenai hak politik, demokrasi, serta ruang partisipasi dalam kehidupan publik.
Program ini sekaligus diarahkan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 5 tentang kesetaraan gender, terutama dalam mendorong keterlibatan perempuan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan.
Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Unesa sekaligus Ketua Tim PKM, Dr. Bambang Sigit Widodo, mengatakan pendidikan politik menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan keberanian perempuan dalam menyampaikan aspirasi dan mengambil peran di ruang publik.
"Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengetahuan dan keberanian perempuan untuk terlibat dalam proses demokrasi, menyampaikan aspirasi, serta mengambil peran dalam pengambilan keputusan. Melalui kolaborasi ini, kami berharap pendidikan politik dapat turut mendukung terwujudnya kesetaraan gender," ujar Bambang.
Pendidikan politik tersebut melibatkan perempuan dari berbagai latar belakang, mulai perwakilan organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, hingga pusat studi gender. Mereka mendapatkan pembekalan dari tiga narasumber dengan perspektif akademis dan praktis.
Dr. Trimurti Ningtyas, M.KP., dari UIN Kediri membahas demokrasi dan kesetaraan gender. Materi tersebut menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam demokrasi, menyampaikan aspirasi, serta terlibat dalam pengambilan keputusan.
Sementara itu, dosen Ilmu Politik Unesa, Silkania Swarizona, M.IP., mengulas peran perempuan dalam perpolitikan Indonesia. Pembahasan ini menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan agar kepentingan dan aspirasi mereka turut diperhitungkan dalam kebijakan publik.
Adapun anggota Bawaslu Kota Kediri, Revani Sasmitaning Wulan, S.Sos., memberikan materi mengenai partisipasi politik perempuan, termasuk keterlibatan masyarakat perempuan dalam mengawal proses pemilu agar berjalan jujur dan berintegritas.
Kolaborasi Unesa dan Bawaslu Kota Kediri ini tidak hanya menempatkan perempuan sebagai pemilih dalam pemilu, tetapi juga mendorong mereka memahami hak politik dan mengambil bagian dalam mengawasi demokrasi.
Melalui pendidikan politik tersebut, peserta diharapkan mampu meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada komunitas dan organisasi masing-masing. Dengan demikian, penguatan kapasitas perempuan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat berkembang menjadi partisipasi yang lebih luas dalam kehidupan demokrasi.
Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi perguruan tinggi dan lembaga pengawas pemilu dalam mendorong kesetaraan gender, sekaligus memperkuat pencapaian SDGs 5 melalui peningkatan peran perempuan dalam ruang publik. (ibank)
