" Ini kayaknya tidak melihat aturan yang diatas, bolehlah membuat pakem sendiri, tapi yang namanya PPK harus mengikuti pusat. Ini ada yang mis, ada yang tidak memberikan informasi yang benar kepada Walikota sehingga jadinya seperti ini, " Tandasnya.
Karena masih simpang siurnya aturan, maka kader menyatakan untuk colling down satu bulan dulu, atau hingga ada kebijakan mengembalikan seperti yang lalu. " Kalau mau ditata, ayo dipikir bersama. Jangan hanya dari satu arah, seakan otoriter. Dan itu tidak bijak," katanya.
Dyah mencontohkan, ada kader yang berusia 65 tahun. Tapi dia berjasa untuk kota Surabaya meski hanya di wilayah RT nya. Jadi tidak bijak kalau ukurannya berdasarkan usia.
" Saya yakin, PNS yang digaji negara pun belum tentu bisa melakukan apa yang dilakukan kader. Karena kader-kader yang ada ini bagaimanapun pernah mendapat pelatihan, pembekalan dari berbagai pihak, baik dari LSM maupun Pemerintah kota. Terlebih dari pengalamannya selama ini," ungkap Dyah kembali.
Saat ini, Pemkot maunya instan, seperti dalam tiga bulan Stunting harus terjun bebas, kader di training dan diharapkan sudah bisa seperti yang ada, rasanya seperti tidak logis.
Kenapa dulu banyak kader ? Karena itu adalah sumbangsih atau peran masyarakat, keterlibatan serta partisipasi masyarakat yang harusnya menjadi kebanggaan. Selama program Pemkot ini menjadi kebutuhan warga, maka warga dipastikan akan mendukung.
Dikaitkan dengan serap aspirasi dalam resesnya, Dyah mengaku banyak mendapat keluhan tentang sampah-sampah yang mulai menumpuk. Itu berarti program bagus yang lalu tidak dilanjukan.
" Dulu dari rumah, sampah sudah dipilah, diolah, namun sekarang tidak dilanjutkan. Nah daripada memikirkan mengganti kader, lebih baik mengarahkan kader untuk meneruskan program yang sudah baik," sarannya.
Sekali lagi Dyah mengingatkan sekaligus mempersilahkan kalau ada niat baik untuk menata kader. Tetapi kita wajib mengedepankan bahwa kader, awalnya adalah keiklasan dan kegotong royongan. " Bukan berdasarkan SPJ. Kalau masalah laporan, 'Kucing diraupi', difoto dan dilaporkan. Kan nuansanya laporan," urainya.
" Kader ini mudah diajak ngomong," tegas Dyah.
Melihat kegaduhan ini, rencana Komisi D akan memanggil beberapa pihak terkait. " Rencananya Selasa, tapi kok undangannya belum. Nanti bisa ditanya ke Dinas terkait, apa sih yang menjadi gejolak di masyarakat. Karena aneh, baik Dinkes, Puskesmas sampai Kasie Kesra pun ndak paham. Terkait Kader Hebat pun tidak pernah dibicarakan, itu baru muncul di sambutan saat acara di Convention Hall " sampainya.
Ia kembali berharap, semua bisa selesai dengan duduk bersama. " Tapi kalau pak Eri bersikukuh bertindak dengan tangan besinya, kita juga gunakan tangan besi," tantang Dyah.
"Satu tahun kok malah membuat onar. Yang saya herankan, Dia (Eri Cahyadi, red) kan matan kepala Bapekko Pemkot, untuk Kiprah kader harusnya tahu lah. Bukan orang politik seperti pak Adi Sutarwijono yan pasti tidak tahu. Kok sampai lupa, makanya saya kejar siapa pembisiknya," tambahnya.
PKK di seluruh Indonesia ada, tapi kita diperbolehkan berimprovisasi. Seperti Pos PAUD Terpadu, perintahnya sama, tapi tidak semua punya Pos PAUD seperti di Surabaya.
" Intinya, kalau keputusan itu menyangkut peran masyarakat, ya tolong kita (kader, red) diajak bicara. Karena kalau hanya dapat laporan dari orang yang nggak paham dengan kader, ya pastinya akan mbleset," pungkasnya. (BNW)