NAWACITAPOST.COM — Lebih dari satu tahun berlalu sejak banjir bandang meluluhlantakkan Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara di akhir tahun 2025. Namun hingga kini, jeritan korban masih menggantung tak menjawab. Ribuan warga yang kehilangan rumah, harta benda, dan mata pencaharian terpaksa bertahan hidup di dalam kesengsaraan tanpa kepastian bantuan yang dijanjikan pemerintah.
Ratusan miliar rupiah dikabarkan telah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kota, namun kenyataan di lapangan berkata lain. Banyak korban yang masih tinggal di tenda darurat, menumpang di rumah kerabat, atau bertahan di hunian rusak parah tanpa menerima bantuan yang berarti.
Baca Juga: Banjir Bandang Terjang Padang, Warga Panik Tinggalkan Mobil di Tengah Jalan: 'Tiba-tiba Air Datang Begitu Cepat'"Kami kehilangan segalanya. Rumah hanyut, sawah rusak, masa depan kami seakan hancur. Katanya ada bantuan besar-besaran. Katanya pemerintah peduli. Tapi hingga hari ini, apa yang kami terima? Hanya janji yang kian menipis, dan kesabaran yang kian menipis pula. Ke mana perginya uang itu? Siapa yang menikmatinya?" jerit sejumlah warga korban, Senin (10/8/2026).
Dugaan Rekayasa Data dan Pemborosan Anggaran
Berdasarkan data yang dihimpun tim Media Nawacita Indonesia, ditemukan ketidaksesuaian angka penerima bantuan antar instansi — mulai dari Kemensos RI, Kemenko PMK, BNPB, hingga Pemko Padangsidimpuan. Perbedaan data ini memperkuat dugaan adanya rekayasa dan penyalahgunaan alokasi dana bantuan.
Di tengah penderitaan warga, amarah publik semakin tersulut oleh kabar bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan serta kegiatan instansi daerah kerap dilaksanakan di luar kota, seperti Kota Medan. Padahal, fasilitas gedung dan aula di Padangsidimpuan dinilai sangat memadai.
Masyarakat mempertanyakan efisiensi dan kepedulian para wakil rakyat yang diduga menyedot anggaran daerah untuk biaya perjalanan, akomodasi, dan sewa tempat di luar kota, di saat warga korban bencana justru kelaparan dan terlantar.
Mahasiswa dan Elemen Masyarakat Turun ke Jalan
Menanggapi ketidakadilan tersebut, gelombang protes tak terbendung. Aksi damai digelar di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Padangsidimpuan pada Senin (10/8/2026). Elemen mahasiswa bersama masyarakat menyuarakan empat tuntutan utama:
- Segera salurkan dana bantuan bencana secara transparan kepada penerima yang berhak tanpa rekayasa data.
- Publikasikan rincian lengkap penyaluran dana bencana (sumber, jumlah, nama penerima, dan bukti serah terima).
- Hentikan pemborosan anggaran melalui rapat dan kegiatan instansi di luar daerah.
- Desak DPRD memanggil pihak terkait untuk memeriksa alokasi penggunaan anggaran rakyat.
"Jangan biarkan uang rakyat terbuang sia-sia untuk kenyamanan segelintir orang, sementara korban bencana masih tidur di bawah atap bocor dan menahan lapar. Setiap rupiah yang terbuang untuk kepentingan pribadi saat rakyat menderita adalah dosa besar yang harus dipertanggungjawabkan!" tegas orator aksi, Saut MT Harahap, di hadapan massa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Kota maupun DPRD Padangsidimpuan terkait alokasi dana bantuan bencana maupun pertimbangan menggelar kegiatan di luar daerah. Kebisuan pihak berwenang kian memperkuat spekulasi publik.
"Kami tidak akan diam. Jeritan kami bukan sekadar suara yang lewat. Ini adalah tuntutan keadilan yang harus dijawab. Jangan menunggu hingga kemarahan rakyat meluap tak terbendung, barulah kalian menyadari bahwa uang rakyat bukan untuk dinikmati sendiri!" pungkas Saut MT Harahap.(Lesmanan.H)