NAWACITAPOST.COM — Memasuki pertengahan tahun 2026, aroma penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi di Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai kian mendingin, bahkan terkesan "adem ayem". Lambatnya pergerakan aparat penegak hukum memicu kritik keras dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya datang dari Brigade Rakyat Nusantara (BRN) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kalbar.
Sadimen Moreng Wakil Ketua DPD BRN Kalbar, secara terbuka melayangkan sorotan tajam terkait mandeknya penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang diduga menyeret nama-nama besar di tanah Borneo Barat—mulai dari tingkat Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota.
Baca Juga: Misteri Anggaran Miliaran Padangsidimpuan—Uang Pusat Cair, Mengapa Siswa Belajar di Gedung Maut?"Sudah memasuki pertengahan tahun 2026, tapi belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Ada apa dengan KPK? Ada apa dengan Kejaksaan?" tegas pria yang akrab disapa Sadimen ini dengan nada penuh tanya, pada Senin (8/6/2026).
Aroma Sinergi atau Teater 'Kemesraan'?
Bukan sekadar menyoroti lambatnya proses hukum, BRN Kalbar juga mengungkap fenomena mencengangkan di lapangan. Di tengah penyelidikan yang berjalan di tempat, publik justru disuguhkan pemandangan yang mengusik rasa keadilan.
Sadimen membeberkan adanya indikasi keakraban yang tidak biasa antara oknum pejabat kepala daerah yang tengah dibidik kasus hukum dengan oknum penegak hukum di wilayahnya.
-
Jamuan Khusus: Adanya aksi saling "sodor" makanan dan fasilitas.
-
Hibah Bangunan: Pemberian aset yang dinilai saru di tengah bergulirnya isu korupsi.
"Bagaimana hukum bisa tegak lurus jika ada kemesraan seperti itu? Jangan sampai hibah dan jamuan mengaburkan substansi penegakan hukum atas uang rakyat," ujar Sadimen, kepada wartawan Nawacitapost.com.
Saat ini, ia bersama Tim BRN terus menggali informasi dan menghimpun pandangan dari berbagai kalangan masyarakat demi menguak teka-teki kasus yang seolah tanpa ujung cerita ini.
Baca Juga: Sandiwara dalam Kebisuan, Ketika Kebenaran Diduga Dikubur Rupiah Korupsi
Rakyat: Selalu Menjadi Objek Penderita
Dramatisasi mandeknya kasus ini berdampak langsung pada urat nadi perekonomian masyarakat. BRN menegaskan bahwa dalam pusaran politik dan korupsi, rakyat kecil selalu berada di posisi yang paling dirugikan.
Sebagai organisasi yang berkomitmen mengawal stabilitas ekonomi dan program Pemerintah Pusat, BRN Kalbar mendesak agar proses hukum segera dipercepat. Sadimen berharap penegak hukum kembali ke marwahnya: melindungi uang rakyat, bukan elite penguasa.
Benteng Terakhir: Kawal Ketat Makan Bergizi Gratis (MBG)
Di sisi lain, guna memastikan hak masyarakat tidak kembali dikorupsi, BRN DPD Kalbar kini memasang badan sebagai garda depan dalam mengawal program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), BRN memastikan seluruh aspek distribusi berjalan sesuai rencana Jakarta: