NAWACITAPOST.COM – Pemerintah Kota Bekasi terus membuktikan perannya sebagai salah satu magnet studi banding antar-daerah di Indonesia. Pada Kamis (4/6/2026), Abdul Harris Bobihoe Plh Wali Kota Bekasi, menerima kunjungan kerja (kunjungan spesifik) dari rombongan Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan interaktif ini digelar di Ruang Rapat Pendopo Wali Kota Bekasi, Komplek Pemkot Bekasi. Tak sekadar silaturahmi, agenda ini menjadi wadah sharing session strategis untuk mengulik formula optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fokus pada Sektor Wisata dan Regulasi Pajak
Dalam dialog interaktif tersebut, pembahasan mengerucut pada dua poin krusial yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah:
-
Pengembangan Sektor Pariwisata: Strategi mengemas potensi lokal menjadi daya tarik yang bernilai ekonomi tinggi.
-
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak dan Retribusi Daerah: Penyusunan payung hukum yang kuat dan adaptif untuk mengamankan serta meningkatkan pos pendapatan daerah.
Baca Juga: Jalan Provinsi Berubah Jadi Kolam Lele, Warga Way Khilau Tuntut Gubernur Buka Mata!
Sebagai bentuk keseriusan, Plh Wali Kota Harris Bobihoe didampingi langsung oleh jajaran Dinas teknis terkait. Kehadiran para kepala perangkat daerah ini memastikan data, tantangan, dan potensi yang disajikan kepada rombongan DPRD Banjarbaru benar-benar akurat dan up-to-date.
Kolaborasi Strategis Hadapi Dinamika Ekonomi
"Kolaborasi antardaerah seperti ini adalah langkah strategis. Kita tidak bisa bergerak sendiri dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang pesat," ujar Abdul Harris Bobihoe.
Pemerintah Kota Bekasi menyambut baik inisiatif dari DPRD Kota Banjarbaru. Hubungan bilateral antar-lembaga ini dinilai penting bukan hanya untuk bertukar data, tetapi juga sebagai bahan evaluasi bersama.
Output Berkelanjutan
Hasil dari studi banding ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat dalam perumusan kebijakan ke depan bagi kedua kota. Dengan data yang komprehensif, program pembinaan ekonomi dan pengelolaan pendapatan di masa depan dipastikan akan lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. (EZ/Dokpim)