NAWACITAPOST.COM – Dunia pendidikan di Kota Padangsidimpuan dihantam badai skandal yang memilukan. Pengelolaan dana bantuan siswa di Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara kini tengah menjadi sorotan tajam. Muncul dugaan kuat adanya praktik kejahatan yang terstruktur, terencana, dan sistematis.
Bukan sekadar kelalaian administrasi, kasus ini diduga melibatkan modus pemalsuan data masif, pemotongan dana jor-joran, hingga aksi bungkam demi menutupi aliran uang gelap. Tak pelak, Aparat Penegak Hukum (APH)—mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)—kini didesak secara resmi untuk turun tangan menyelamatkan masa depan ribuan anak bangsa yang dikorbankan demi syahwat keserakahan oknum pejabat.
Modus Manis di Atas Kertas: Manipulasi Data Siswa Fiktif
Kejahatan kerah putih ini diduga kuat berakar dari rekayasa data sejak hulu. Demi mengeruk anggaran sedalam-dalamnya dari pemerintah pusat, Dinas Pendidikan Padangsidimpuan diduga sengaja memanipulasi jumlah siswa penerima bantuan dalam laporan resmi.
- Siasat Anggaran: Jumlah siswa digelembungkan jauh melampaui fakta di lapangan. Nama-nama siswa yang sudah lulus, pindah sekolah, bahkan nama fiktif diduga kuat disusupkan agar dana yang cair dari pusat melimpah ruah.
- Realita vs Catatan: Pemerintah pusat sejatinya telah menyalurkan dana bantuan secara utuh sebesar Rp1,5 juta hingga Rp2,4 juta per siswa per tahun langsung ke rekening pengelola dinas. Namun begitu dana mendarat, pembukuan diduga langsung disulap (digelapkan). Di atas kertas, dana tercatat tersalurkan 100 persen, namun di dunia nyata, uang tersebut diduga mengendap dan menjadi "kue bagi-bagi" di lingkaran oknum dinas.
Pemotongan Sadis: Hak Jutaan Rupiah Hanya Tersisa Ratusan Ribu!
Inilah dugaan paling mematikan yang mencoreng wajah pendidikan daerah. Hak para siswa miskin yang seharusnya diterima utuh, diduga dipangkas habis-habisan di meja birokrasi.
Tragedi Buku Tabungan:
Berdasarkan bukti nyata pada buku tabungan BRI Simpel milik siswa, mereka rata-rata hanya menerima Rp450.000 saja per tahun.
Artinya, ada selisih raksasa sebesar Rp1.050.000 hingga Rp1.950.000 per anak yang raib tanpa jejak. Jika dikalikan dengan ribuan siswa penerima, angka yang diduga dikorupsi fantastis: mencapai puluhan miliar rupiah! Sistem ini diduga telah dirancang sedemikian rapi agar jejak kejahatan sulit diendus oleh masyarakat awam.
Tembok Tinggi "Aksi Bungkam" dan Dokumen yang Diduga Palsu
Indikasi korupsi ini kian benderang ketika pihak dinas menunjukkan sikap defensif dan agresif. Menghadapi kejaran jurnalis dan elemen masyarakat yang meminta transparansi, oknum pejabat dinas kompak menerapkan strategi "Aksi Bungkam".
Mulai dari berdalih tidak tahu, menolak dikonfirmasi, hingga tindakan arogan memblokir nomor kontak wartawan secara permanen menjadi tameng mereka. Sikap anti-kritik ini jelas menabrak UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Mereka diduga panik karena sadar, jika akses data dibuka sedikit saja, seluruh jaringan pemalsuan data dan aliran uang haram ini akan runtuh seketika.
Lebih jauh lagi, laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang diserahkan ke tingkat atasan diduga kuat penuh dengan tanda tangan palsu dan manipulatif. Sistem pengawasan internal diduga telah lumpuh, dikuasai oleh lingkaran kroni yang sama. Tragis, Dinas Pendidikan Padangsidimpuan kini dituding bukan lagi melayani publik, melainkan memanfaatkan nama anak-anak sekolah sebagai "alat sah" pencetak uang haram.
Rakyat Menggugat: 4 Tuntutan Mutlak untuk APH
Meskipun seluruh rangkaian karut-marut ini masih berstatus dugaan, pola kejahatan yang tersaji sudah terlalu nyata untuk diabaikan. Jerit tangis orang tua siswa dan masa depan anak-anak yang terenggut memicu gelombang perlawanan.
Masyarakat dan berbagai elemen warga Padangsidimpuan secara tegas menuntut Polri, Kejaksaan Tinggi, dan BPK untuk segera menyingsingkan lengan baju dan melakukan tindakan darurat: