NAWACITApost.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Walikota Blitar dan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2024, pada Kamis (2/11/2023).
Pada saat itu diberikan rekomendasi kepada eksekutif Pemerintah Kota Blitar agar di tahun akhir kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Santoso-Tjutjuk, pembangunan bisa berjalan maksimal.
Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim mengatakan, ada sejumlah poin rekomendasi disampaikan Panitia Khusus (Pansus) dan Badan Anggaran ( Banggar) DPRD yang berdasar dari evaluasi penggunaan APBD di tahun 2023. Menurutnya hal yang paling untuk dijadikan masukan perbaikan di tahun 2024 adalah percepatan penyerapan anggaran.
“Di tahun 2023 ini kita agaknya kecontalan pada penyerapan anggaran. Kita kurang cepat dalam penyerapan anggaran contohnya di bulan 9-10 kemarin masih di kisaran 50 persen lebih sekian, padahal ada beberapa proyek yang belum selesai,” ungkapnya.
Menurut Syahrul, di tahun 2024, dari total belanja yang diperkirakan Rp 1 triliun penggunaannya 30 persen lebih untuk gaji pegawai atau (ASN), lalu sisanya untuk pembiayaan pembangunan lain. Juga Pemkot Blitar masih memiliki PR untuk menyelesaikan proyek strategis bernilai besar contohnya penyelesaian pembangunan SMP 6,"tuturnya.
Syahrul berharap, Pemkot Blitar melakukan evaluasi mekanisme atau sistem pengadaan agar anggaran yang ada bisa cepat terserap. Mungkin sistem yang dipakai kita agar berbeda, seperti berhati-hati banget. Contohnya proyek itu tidak ada uang mukanya, baru termin sekian itu baru dikasih, beda dengan daerah lain ada uang muka sehingga penyerapan lebih cepat.
Lalu administrasi terpusat di BLP semuanya, sementara personilnya yang mungkin kurang sehingga kurang maksimal,” ujarnya.
