" Semoga banyak pengusaha yang ikut berperan serta membantu, sehingga dapat tercipta sebuah kehidupan yang harmoni," ucap ketua DPW APKLI Jawa Timur periode 2021 - 2025 ini.
Namun, beberapa waktu ini pihak SPEKAL telah melakukan terobosan dengan berkirim surat ke pihak-pihak terkait khususnya kepada Dinsos untuk melibatkan PKL makanan dalam pengadaan dapur umum utnuk masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dalam arti, pemerintah dapat mengambil dagangan mereka, " untuk masalah harga, bisa disesuaikan," terangnya.
" Selain membantu program pemerintah untuk pencegahan penularan Covid-19, kami juga berupaya tetap menghidupkan ekonomi masyarakat. Semoga hal ini bisa menjadi perhatian pemerintah melalui beberapa surat yang telah kami kirim," ungkap Anwar Kohar.
Para lurah atau camat bisa turun, terutama melihat ratusan PKL dilingkungannya masing-masing. " Itu yang belum kita lihat, seperti bantuan dana atau sembako kepada para PKL dari pemangku wilayah per minggu atau bisa diatur bantuannya," ujarnya.
Kami hanya mengetuk kerja nyata dari para pemangku wilayah karena mereka masih dimungkinkan untuk bisa membantu mengkoordinir pengusaha setempat yang mau membantu ataupun dengan pengeluaran pribadinya.
" Keluhan pelaku UMKM dan Pujasera atau SWK diseluruh Surabaya itu sama, yaitu tetap akan menjalankan PPKM seperti yang diatur pemerintah. Tentunya hal ini harus diimbangi dengan bantuan yang cukup untuk mereka makan sekeluarga dalam satu harinya," ungkap tokoh dari kecamatan Jambangan ini.
Untuk menambah penghasilan, mereka tidak ada upaya kesana apalagi yang biasa berjualan di sore hari. " Bayangkan, buka jam 5 atau 6 sore, jam 8 harus tutup. Kalaupun punya stan di SWK, untuk buka pagi, hampir pasti tidak laku karena sepi. Apalagi yang jualan kopi, tapi harus dibawa pulang. Ini kan tidak mungkin, maka dari itu banyak dari mereka memilih untuk tutup daripada rugi," terang Sunar.
Nah, melihat fenomena ini, tugas LPKAN adalah memastikan apakah bantuan pemerintah sudah sampai kepada mereka. (BNW)
