Surabaya NAWACITAPOST - Operasional Bus Suroboyo atau masyarakat biasa menjuluki Bus Tayo selama PPKM Darurat, oleh Komisi A DPRD kota Surabaya dinilai tidak memberi manfaat dan bahkan memberikan fasilitas orang untuk keluar rumah.
Hal ini terungkap saat jajaran Komisi A melakukan tinjauan, naik salah satu Bus andalan pemkot Surabaya yang pembayaran tiketnya dengan menggunakan botol bekas.
Anggota komisi A, Imam Syafi'i menjelaskan, sejak adanya PPKM Darurat, Bus ini malah memberikan fasilitas orang untuk keluar rumah.
" Ini ada satu dua penumpang, setelah saya tanya ternyata mengaku tidak hendak bekerja. Artinya mereka butuh bus ini tidak untuk bekerja dibidang-bidang esensial dan kritikal seperti yang diperbolehkan. Mereka ini cuma jalan-jalan ataupun mengunjungi saudara. Tidak adanya bus inipun, mereka juga ndak akan keluar rumah. Sebaiknya di 'STOP SAJA' operasionalnya," ungkap Imam, Senin (12/7/21), di Surabaya.
Imam Safi'i, anggota komisi A DPRD Surabaya, disela menjalankan tugasnya diatas SURABAYA BUS, Senin (12/7/21)
Imam menjelaskan, saat ini Pemkot Surabaya memiliki 20 unit Bus yang disetting sebagai angkutan wisata ini, 2 diantaranya adalah bus tingkat.
Sesuai informasi awal, untuk 20 armada bus, Pemkot Surabaya harus mensubsidi Rp 100 juta perbulannya. Biaya operasional itu meliputi gaji driver dan Helper juga BBM.
" Kalau dari segi biaya, sangat disayangkan. Mending distop dan uangnya dipakai kepentingan yang lain. Terutama untuk membeli sembako dan diberikan kepada orang-orang miskin yang dipaksa tidak bekerja, PKL dan Warkop yang harus tutup atau tidak bisa bekerja seperti biasanya," ungkap Imam.
Dengan begitu, politisi partai Nasdem ini berharap masyarakat bisa tenang di rumah tidak memikirkan mencari uang. Sebaliknya, dengan tidak beroperasionalnya Bus ini, masyarakat juga tidak berniat jalan-jalan.
Secara kuantitas, bus ini juga jauh dari harapan. " Bayangkan, apabila 30% penumpang yang sekitar 12 orang, bus ini cuma diisi 3-5 orang di sepanjang perjalanan. Sekali lagi ini tidak efektif, buang buang anggaran. Terutama ini tidak senafas dengan yang diatur PPKM yaitu orang berdiam diri dirumah," ungkap Imam Syafi'i.
Sementara, wakil ketua Komisi A, Camelia Habiba menyayangkan sikap pemerintah kota yang dinilai tidak konsisten. Disaat usaha usaha swasta ada pengurangan pekerja hingga tinggal 25% dan yang lain diwajibkan WFH (Work from Home, red), operasional bus Tayo yang berjumlah 20 hanya dikurangi 10%, yaitu 18 unit masih beroperasional.
" Ini hari ke sepuluh PPKM Darurat dan Pemerintah kota Surabaya sudah memberi contoh yang tidak baik," ujar Habiba disela menjalankan fungsi controlnya sebagai Legislator, naik bus tayo dari JMP ke Joyoboyo.
Politisi perempuan PKB ini menyarankan, sebaiknya operasional bus dikurangi atau bahkan dihentikan sementara sehingga tidak memicu orang bepergian. Dan biaya operasional digeser untuk menjadi bantuan sosial memenuhi permakanan atau kebutuhan hidup warga Surabaya yang dipaksa tidak bekerja dengan adanya PPKM. (BNW)
