Surabaya NAWACITAPOST - Distribusi sebanyak 77.760 vaksin covid-19 untuk tahap pertama tahun 2021 mulai tiba di Surabaya, pagi ini, Senin (4/1/2021) dan diperuntukkan untuk masyarakat Jawa Timur. Terkait hal ini, Wakil ketua DPRD kota Surabaya AH Thony menghimbau agar pemberian vaksin ini bisa legitimate yang berarti harus memiliki kepercayaan yang tinggi di mata masyarakat.
" Munculnya Covid-19 diyakini dan dijelaskan oleh beberapa pihak belum ada obatnya. Apabila pemberian vaksin ini bisa menjadi langkah pencegahan di fase lanjutan, maka diperlukan kepercayaan masyarakat untuk penggunaannya," terangnya di gedung DPRD kota Surabaya, (4/1) sore.
Yang mengkawatirkan, saat ini banyak beredar informasi yang menyesatkan sehingga dapat menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin ini menjadi rendah atau tidak percaya dan menganggap vaksin ini justru memberikan efek yang tidak baik bagi pihak yang diberi vaksin.
Untuk mencegah informasi yang tidak benar, Politisi Gerindra ini berharap sebelum pelaksanaan pemberian vaksin di Surabaya, Dinas Kesehatan terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Kampus, Dokter-dokter beserta organisasinya, para ahli yang memiliki kompetensi dibidang tersebut, juga dapat menyertakan para tokoh masyarakat dan pemuka agama.
" Jangan sampai setelah vaksin diberikan, muncul statment yang memberikan persepsi kurang baik kepada masyarakat misalnya terkait haram dan halal atau yang lain. Intinya harus ada antisipasi terkait informasi-informasi yang menjerumuskan," tegas Thony.
Thony juga mengharapkan semua pihak dapat menyatukan persepsi dalam menyampaikan informasi secara tepat. " Jangan sampai ada yang berkomentar menurut persepsi sendiri-sendiri tanpa didasari hasil kajian ilmiah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan."
Manakala ada pernyataan salah satu pihak yang menyesatkan kemudian membuat gangguan stabilitas kota maka sebagai pimpinan Dewan, Thony meminta pihak aparat untuk bertindak secara proporsional.
" Bukan bermaksut apa-apa, tapi kami memikirkan bahwa kecemasan masyarakat yang sudah terjadi hampir satu tahun terkait ancaman Covid ini bisa segera teratasi," ujar Thony.
Setelah pemberian vaksin, menurut Thony barulah difikirkan kegiatan-kegiatan yang lain seperti kebijakan dalam hal ekonomi dan pendidikan yang selama ini berhenti. " Jangan sampai ada spekulasi karena alasan anak sudah bosan atau stress kemudian diberlakukan belajar tatap muka dan kena covid kemudian tidak tertolong. Itu sama dengan mempertaruhkan masa depan anak," katanya.
"Supaya iktiyar kita lebih pas, terlebih dahulu harus dituntaskan pemberian vaksin dan baru difikirkan langkah kebijakan kedepan," lanjut Thony.
Hal itu juga berlaku untuk Rumah Hiburan Umum (RHU) yang saat ini masih ditutup. " Memang saat ini sesuai kebijakan Walikota, pengaktifan RHU sangat riskan akan penularan maka dari itu setelah selesai proses pemberian vaksin harus diadakan peninjauan ulang," ucapnya.
Semua pihak, masih Thony, harus turut berkonstribusi dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.
Di tahap awal, pemberian vaksin sesuai kebijakan pemerintah pusat dikhususkan untuk para petugas medis. Thony menilai hal ini sudah tepat, karena mereka adalah garda terdepan penanganan penyakit ini.
" Kalau petugas medis yang saat ini menjadi tentara atau garda terdepan tidak kebal dan terpapar, La... masyarakat yang sakit siapa yang ngurusi. Setelah mereka, baru kemudian difikirkan skala prioritasnya termasuk kepada pelayan publik sehingga dapat menjadi contoh kepada masyarakat," katanya.
Untuk itu, Thony meminta kepada komisi D yang membidangi urusan kesehatan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan betul-betul mengawal teknis pemberian vaksin ini.
