Surabaya NAWACITAPOST – Dalam menjalankan fungsinya sebagai legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasann, Anggota DPRD juga diberi waktu khusus saat memasuki masa istirahat atau biasa disebut RESES Dewan, dan waktu ini biasanya digunakan untuk turun ke wilayah pilihan Dapil (Daerah pemilihan) masing-masing demi menampung aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya.
Agenda Reses juga digunakan untuk mengawal program pemerintah di Dapil masing-masing serta mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat, sekaligus turut serta mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.
Reses Tahun Sidang Ke 2 Masa Sidang Pertama oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A Hermas Thony juga dilakukan 6 titik di daerah pemilihan (Dapil) 3 kota Surabaya yang meliputi wilayah kecamatan Gunung Anyar, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, Mulyorejo, Bulak dan disitu Ia menemukan beberapa persoalan krusial di masyarakat yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah kota Surabaya.
Ditemui disela tugasnya di kantor Dewan, Thony mengatakan bahwa Reses yang telah Ia laksanakan menemukan beberapa persoalan yang paling krusial, terutama terkait kondisi situasi ekonomi masyarakat yang mulai jatuh karena dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang sulit di masa Pandemi Covid-19 saat ini, ujarnya, Selasa (27/10/20)
“Pendapatan masyarakat menurun, kebutuhan hidup tetap bahkan meningkat. Rutinitas ekonomi di Masyarakat belum bisa stabil ditambah banyaknya pembatasan oleh Pemkot melalui Perwali 33,” katanya.
Hal ini, menurut Thony, perlu segera mendapatkan penanganan cepat dari pemerintah kota, ujarnya.
Masih Thony, temuan hasil reses ini akan dibawanya melalui mekanisme kedewanan, " Kami akan merumuskan melalui pokok pikiran (Pokir) Dewan kemudian di paripurnakan dan setelah itu akan disampaikan ke pemkot," ujar politisi Partai Gerindra Surabaya ini.
“ Hal ini bisa dimasukan dalam progam pembangunan tahun 2022 atau minimal PAK tahun 2021,” kata Thony.
Setelah penemuan persoalan dan mumpung Pemerintah Kota masih dalam tahap penyusunan APBD tahun 2021, maka pihaknya mendorong pemerintah kota menterjemahkan dan wajib melaksanakan pemulihan ekonomi masyarakat, tegas Thony kepada NAWACITAPOST. (27/10)
Untuk payung hukum terhadap usaha tersebut, Thony menjelaskan, bisa berlindung kepada pemerintah pusat tentang pemulihan ekonomi nasional, sedang pemerintah yang ada dibawah bisa dilakukan dengan kreatif.
“Pemkot Surabaya harus lebih inovatif, progresif, dan dengan target yang terukur, sehingga ekonomi masyarakat tidak sampai terpuruk. Untuk itu saya menawarkan kepada pemkot untuk melakukan beberapa hal,” terangnya.
Saat ini, masih Thony, Ia melihat Pemerintah Kota merasa pede dengan SDM yang dimilikinya. " Pemkot seolah-olah menjadi paranomal ekonomi yang bisa menyelesaikan persoalan ekonomi dengan cepat."
" Kalau tidak bisa, tidak usah menutup nutupi kekurangan, namun lakukan cara dengan mengendorse pihak lain supaya bisa membantu dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami menawarkan kepada pemerintah kota membentuk Dewan Pemulihan Ekonomi Kota Surabaya," ujarnya.
Pembentukan Dewan Pemulihan Ekonomi Kota Surabaya, kata Thony, sangat krusial untuk dilakukan saat ini, tentunya harus bersikap independent. Untuk personil, Pemkot dapat memilih atau menunjuk dari beberapa pihak diantaranya ekonom, akademisi, pelaku bisnis dll.
“Tentunya bersifat sementara dalam arti ada kurun waktu tertentu dengan target yang jelas,” katanya.
