Tugas dan kewajiban dari Dewan Pemulihan Ekonomi (DPE) nantinya menurut Thony, yang pertama adalah, menyelamatkan ekonomi masyarakat. " Perekonomian di Surabaya sedang sekarat, hal ini terkuak saat gelaran Reses yang kami jalankan. Jangan sampai ekonomi masyarakat 'sesak nafas', maka dari itu terlebih dahulu harus kita selamatkan," kata Thony.
Dalam hal ini DPE wajib mendapatkan data yang akurat tentang situasi ekonomi kota surabaya saat ini, dan memisahkan persoalan antara ekonomi bawah, menengah dan ekonomi kelas atas.
“ 3 lapisan ekonomi ini sama sama terkena dampak pandemi covid-19, maka dari itu harus ada skala prioritas yang harus terlebih dahulu diperhatikan,” jelasnya.
Thony mencontohkan, permasalahan dibagi per-klaster bidang seperti kuliner, pariwisata, UKM atau bidang lainnya. Menurutnya hal ini perlu dipetakan karena pendekatannya pasti berbeda beda.
“Terhadap mereka harus difikirkan mau diberikan stimulus atau bantuan seperti apa, baru kemudian melangkah pada tahapan tahapan selanjutnya,” tandas AH Thony.
Saat ditanya apakah Perwali 33 berpengaruh terhadap keterpurukan ekonomi Surabaya ? Thony menyerahkan hal itu kepada Dewan Pemulihan Ekonomi apabila jadi dibentuk. (BNW)
