NAWACITAPOST.COM — Pelaksanaan proyek Pengendalian Dasar Sungai Aek Doras di Jalan Maraden Panggabean, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatera Utara, menuai sorotan tajam publik terkait transparansi informasi proyek dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara di lapangan.
Proyek infrastruktur pengendalian aliran sungai yang menjadi salah satu perhatian warga di kawasan pesisir barat Sumatera Utara tersebut dinilai belum memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik secara optimal.
Papan informasi kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp33.599.912.000,00 itu dinilai tidak dipasang secara terbuka serta memuat kejanggalan pada kolom nomor kontrak.
Baca Juga: Batam Gelar Gerakan Indonesia ASRI Serentak, Amsakar Tegaskan Gotong Royong Bukan Seremonial
Ketidaksesuaian pada elemen administratif dan visibilitas papan proyek tersebut memunculkan pertanyaan mengenai ketertiban administrasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Aktivitas Alat Berat di Lapangan, Plang Tersembunyi di Pekarangan
Berdasarkan pantauan lapangan awak media bersama Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASWAL, Augustine Steven Sitorus, pada Jumat (20/11/2026), aktivitas pekerjaan fisik di sepanjang aliran Sungai Aek Doras terlihat berjalan.
Pekerjaan tersebut berlangsung dengan mengerahkan alat berat ekskavator, dump truck, penumpukan blok beton atau material yang tidak teratur, serta pemasangan dinding turap baja atau sheet pile dan rambu pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi.
Aktivitas alat berat dan pergerakan kendaraan proyek menjadi pemandangan utama di sepanjang jalur tersebut.
Namun, papan informasi proyek tidak terpampang mencolok di pinggir jalan utama yang mudah diakses warga maupun pengguna jalan yang melintas.
Padahal, keberadaan papan informasi yang mudah terlihat menjadi rujukan awal bagi masyarakat untuk mengenali identitas proyek yang sedang berjalan di lingkungan mereka.
Saat awak media dan Augustine masuk ke area pekarangan rumah di sekitar lokasi pekerjaan, mereka bertemu dengan seorang pria yang baru tiba mengendarai sepeda motor bersama anak-anak.
Kehadiran warga di sekitar area tersebut memberikan gambaran mengenai situasi harian di sekitar lokasi pekerjaan pada akhir pekan menjelang libur.
Baca Juga: Sambangi Dua Perusahaan Industri, Bea Cukai Bekasi Jaga Sinergi dan Dukung Daya Saing Ekspor
Pria yang mengaku bermarga Lumban Toruan dan merupakan pemilik rumah kontrakan yang dijadikan mess pekerja proyek itu menyatakan bahwa pihak pengawas maupun penanggung jawab proyek tidak berada di tempat pada hari Jumat dan kalaupun ditanyakan ke pekerja, mereka tidak mengetahui secara pasti.
"Tidak ada di sini, hari ini kan hari Jumat. Hari Seninlah datang kemari lagi, sekitar jam segini, pukul 10.00 sudah ada di sini. Kalau ada mobil parkir di situ dan tempat parkir sepeda motor itu, merekalah itu. Tapi paling sebentar saja, sekitar satu jam cuma cek material, lalu pergi," ujar pemilik kontrakan tersebut sebelum beranjak pergi.
Di samping bangunan mess tersebut, awak media dan Augustine mendapati papan informasi proyek terpasang di dalam area pekarangan dengan posisi menghadap ke samping ke arah material proyek, bukan menghadap ke arah jalan umum.
Posisi tersebut membuat papan informasi tidak langsung terlihat dari jalur lalu lintas umum di sekitarnya.
Kejanggalan Kolom Nomor Kontrak dan Minimnya Kehadiran Pengawas
Selain posisi pemasangan, isi papan informasi juga menjadi perhatian serius para pemantau dan pemerhati transparansi.
Setiap rincian yang tercantum pada papan proyek seharusnya memberikan kejelasan data administrasi kontrak sekaligus memudahkan pengawasan sosial dari masyarakat.
Pada plang tertera kegiatan Pengendalian Dasar Sungai Aek Doras Kota Sibolga di bawah Satuan Kerja (Satker) SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara, PPK Sungai Pantai I, dengan nilai kontrak Rp33.599.912.000.
Baca Juga: Bea Cukai Teluk Bayur dan Aparat Gabungan Gagalkan Penyelundupan Emas Senilai 10 Miliar Rupiah
Tercantum pula tanggal kontrak 14 Juli 2026, waktu pelaksanaan 170 hari kalender, penyedia jasa PT. Tirta Magelang, serta konsultan supervisi PT. Transka Dharma Konsultan, CV. Teknoyasa Konsultan Indonesia, PT. Gading Konsultan Teknik, KSO.
Namun, pada baris Nomor Kontrak, tertulis "KOTA SIBOLGA". Pencantuman nama wilayah administratif pada kolom yang semestinya memuat kode identitas perikatan kontrak ini memicu kritik keras karena dinilai menyimpang dari kelaziman administrasi proyek pemerintah.
Augustine Steven Sitorus menilai pencantuman nama daerah pada kolom nomor kontrak merupakan kekeliruan fatal.
Menurut dia, nomor kontrak seharusnya berupa kode registrasi resmi kombinasi huruf, angka, dan garis miring yang diterbitkan oleh PPK atau Satker, bukan nama kota.
"Ini keliru, ngawur, dan tidak benar. Seharusnya isi nomor kontrak itu berupa kode atau dokumen kombinasi huruf, angka, dan garis miring yang diterbitkan oleh PPK atau Satker, bukan nama lokasi atau daerah kota. Seyogianya papan informasi itu harus benar sebagai bentuk transparansi anggaran negara dan sarana pengawasan masyarakat," tegas Augustine di lokasi, Jumat (20/11/2026).
Ia juga menyayangkan penempatan papan informasi yang berada di samping mes di dalam pekarangan dan tidak menghadap ke jalan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait keterbukaan pelaksanaan proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu.
"Kalau begini, publik bisa berasumsi sendiri-sendiri, seolah-olah plang disembunyikan dan memicu dugaan warga. Saya sudah berulang kali memantau ke Aek Doras, dua sampai empat kali dalam seminggu, pagi, siang, sore, tapi tidak pernah bertemu pengawas atau penanggung jawab proyek untuk dimintai konfirmasi," katanya.
Desakan Transparansi dan Ruang Klarifikasi Pihak Terkait
Kritik serupa disampaikan Ketua DPD Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMATI), Sari Gunawan Nababan.
Ia menegaskan bahwa pelaksana proyek wajib memenuhi standar keterbukaan papan informasi agar masyarakat dapat mengetahui detail pekerjaan dan besaran anggaran yang digunakan secara jelas dan terbuka.
"Seharusnya pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut memenuhi standar papan proyek. Harus jelas terbaca dan terpampang agar setiap orang yang melihat bisa mengetahui dan membaca. Kalau begini, apa yang bisa dilihat publik? Berapa total anggaran proyek tersebut masyarakat tidak tahu. Seharusnya penanggung jawab pelaksana proyek segera memasang papan informasi yang benar," ujarnya.
Hingga berita ini disusun dan diteruskan ke meja redaksi di Jakarta, pihak penyedia jasa maupun konsultan supervisi belum berhasil dimintai keterangan resmi terkait penempatan papan informasi, pencantuman nomor kontrak, serta progres penanganan Sungai Aek Doras.
Baca Juga: Akhiri Penantian 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Disahkan Hari Ini, Komisi III Apresiasi Dasco
Upaya konfirmasi lanjutan tetap diperlukan guna melengkapi informasi mengenai tata kelola pelaksanaan proyek di lapangan.
Sebagai media nasional, Media Nawacita Indonesia (MNI) menempatkan pemberitaan ini dalam koridor fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers—yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik secara akurat dan berimbang, bukan untuk menghakimi pihak mana pun—serta membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak terkait demi terwujudnya transparansi publik.(Jhon Henri Silaban)
Artikel Terkait
Gebrakan Tahun Ketiga, Kepala Bakom Sebut Prabowo Siapkan Industri Berteknologi Tinggi
Siluet Rokok Polos di Batam: Wartawan Diciduk, Siapa Pikul Kerugian Negara?
Gemparkan Akhir Tahun, Marina Bay Sands Hadirkan Tiga Ikon Musik Asia
Dasco Tanggapi Dukungan Jadi Wapres: Mari Hormati Hak Presiden di Tengah Bursa Pengganti
BYD Salip Suzuki pada Oktober 2026, Strategi Elektrifikasi Mulai Diuji