Surabaya NAWACITAPOST - Tersiar kabar bahwa Machfud Arifin (MA) Bacawali kota Surabaya telah memilih pasangannya, yakni Mujiaman Sukirno Direktur PDAM Surya Sembada Surabaya. Namun hal ini tidak menyurutkan Siti Anggraenie Hapsari yang lazim dipanggil SAH Bacawawali yang diusulkan partai Demokrat untuk tetap bulat pada keputusannya mendukung MA. Karena menurutnya saat ini MA adalah SOSOK yang terbaik untuk memimpin Surabaya bersama siapapun yang akan menjadi wakilnya. "Machfud Arifin adalah sosok Visioner, semua programnya saya anggap sangat bagus dan dapat direalisasikan," ujarnya.
Ditemui di kediamannya, Selasa (25/8/20) SAH mengaku legowo apabila memang tidak dipilih. Ia berharap MA bisa mengakomodir program-program yang telah dibuatnya berdasar catatan perjalanan 7 bulannya turun ke semua lapisan masyarakat.
SAH menceritakan saat turun ke masyarakat, Ia banyak mendapat pelajaran dan pengalaman berharga. Baik melalui saran, gagasan, dan terbanyak adalah keluhan. Dan hal itu sudah tercatat baik dalam buku maupun secara visual.
SAH melihat, banyak permasalahan yang harus diprioritaskan saat MA memimpin Surabaya kedepan. Pertama adalah pendidikan.
Pendidikan adalah 'Soko Guru' atau dasar bagi kemajuan kota, Kota yang maju tanpa didukung Sumber Daya Manusia yang baik akan menjadi sia-sia, karena kemajuan akan dinikmati oleh segelintir orang. Dari awal SAH kurang sepaham dengan adanya sistem Zonasi dalam dunia pendidikan, karena menurutnya Surabaya belum siap menerapakan hal itu. " Sistem Zonasi memang baik, tapi harus didukung sarana dan prasarana yang mencukupi disetiap wilayah," ujarnya.
" Pemerintah punya data yang valid, jumlah anak seusia SD, SMP maupun SMA. Dari situ bisa kita evaluasi kebutuhan sekolah di masing-masing kecamatan. Kalaulah kurang atau tidak ada sama sekali, harus kita bangun sesuai dengan kebutuhan itupun harus tetap berkoordinasi dengan pihak sekolah swasta agar bisa sama-sama terakomodir," papar SAH.
Begitupun jumlah guru, menurut SAH, peranan Guru adalah hal yang sangat penting bagi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah. " Ribuan guru honorer di Surabaya punya kapasitas tidak kalah dengan guru tetap, hal ini harus dikaji ulang bagaimana cara mengakomodir keberadaannya."
Kesehatan juga penting terutama dalam hal pelayanan. Dari hasil banyak perbincangannya dengan warga, SAH mengaku mendapat banyak keluhan terkait hal ini. Ia berharap, pada kepemimipinan MA kedepan harus memikirkan kemudahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sarannya, disetiap kelurahan harus ada Doctor On Call (DOC) untuk melayani kebutuhan kesehatan full 24 jam. Dari situ harus disiapkan unit ambulance yang siap dipanggil kapan saja untuk mengangkut pasien ke tempat pelayanan kesehatan, khususnya untuk para Lansia.
Kebutuhan air di Surabaya juga menjadi perhatian SAH. Kualitas air sungai di Surabaya memang diakuinya semakin hari semakin tidak layak. Disitu harus ada kerjasama dari banyak pihak untuk penyelesaiannya. Diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, PDAM, dan dibutuhkan kerjasama antar daerah dengan diakomodir pihak provinsi. Terkait kualitas air minum, SAH menyarankan ada revitalisasi pipa-pipa dan tandon. " Harus ada pembedaan antara air untuk kebutuhan pribadi dan Industri," katanya.
SAH mengakui, pihak PDAM Surabaya sudah berbuat maksimal, namun ujungnya tetap ada pada pemerintah sebagai pemangku kebijakan.
Di Surabaya banyak terjadi kasus pertanahan, terutama masalah 'Surat Ijo' yang sudah puluhan tahun tidak terselesaikan. Sesuai dengan keahliannya sebagai seorang Notaris, SAH merasa keluhan warga terkait surat ijo bisa diselesaikan asal ada itikat baik dari pihak Pemerintah sebagai pemilik HPL atau Hak Pengelolaan Lahan. " Harus ada win-win solution antar kedua belah pihak. Sebagai Notaris saya bahkan menyangsikan, apakah benar pemkot Surabaya punya bukti HPL? karena selama ini tidak pernah ditunjukkan. Kalau ada kesempatan, saya akan menanyakan kepada BPN RI di Jakarta sehingga semua menjadi transparan," jelas SAH yang adalah Ketua Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur ini.
Menjadi kota Metropolitan, Surabaya butuh banyak sekali pembangunan khususnya adalah penyediaan lahan untuk tempat tinggal warga. Penataan kota Metropolitan harus berpihak kepada masyarakat di semua golongan terutama kaum marjinal yang banyak dilihat di perkotaan. " Sepuluh tahun ini, saya mengakui Walikota Surabaya rajin dalam membangun. Tapi saya melihat masih banyak yang tidak disentuh khususnya hak-hak masyarakat kurang mampu baik dalam kelayakan tempat tinggal maupun kesejahteraanya," ulasnya.
Dari sisi birokrasi juga sempat disinggung perempuan energik ini. Kapasitas birokrasi yang baik akan menghasilkan aturan yang baik dan berpihak pada masyarakat selaku subyek. Dan apabila dari aturan sudah baik, secara otomatis Investor akan berebut masuk ke kota Surabaya. Disni SAH mengharapkan harus sesering mungkin ada evaluasi kinerja para ASN. Penempatan seorang Kepala Dinas (Kadis) harus melihat kapabiltas dan track recordnya. Jangan sampai terjadi seorang Kadis tidak faham akan tugasnya karena memang bukan ahli dalam bidang tersebut sehingga bekerja asal-asalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat luas.
Khusus untuk pengurus RT, RW, Kader Lingkungan dan kesehatan di sebuah pemukiman, SAH berharap ada evaluasi dalam hal insentif. " Saya merasakan tugas mereka dalam mengurus dan membina warga sangatlah berat. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya yang sudah diatas 10 triliun, bagi saya penambahan insentif bisa dilakukan 2 sampai 3 kali lipat. Masak kalah dengan kota mojokerto yang PAD nya tidak lebih dari 1 triliun?" tanya SAH dengan sedikit kecewa.
Selama 10 tahun ini pula SAH sempat treyuh melihat banyak kegelisahan yang dikeluhkan para Seniman di Surabaya. Tempat-tempat untuk Seniman berkreasi dibabat habis, sampai-sampai banyak yang turun kejalanan demi sesuap nasi.
