Kamis, 4 Juni 2026

Yasonna Laoly Tegaskan Jajarannya, Pundi Rupiah Uang Negara Harus Akuntabel dan Transparan

Photo Author
Ayu Yulia Yang, Nawacita Post
- Rabu, 29 Juli 2020 | 16:01 WIB
Jakarta, NAWACITAPOST – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly atau Yasonna membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Terlaksana di Graha Pengayoman, Kompleks Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) pada Rabu 29 Juli 2020. Rakor digelar untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa. Yang mana diikuti secara daring oleh 262 peserta dari Kanwil Kemenkumham di beberapa daerah. Dalam sambutannya, Yasonna menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa di Kemenkumham harus akuntabel dan transparan. Hal demikian sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah (pemda).

BACA JUGA: Ulang Tahun Menko PMK Muhadjir Effendy, Nawacitapost Serahkan Cinderamata

Foto : Menkumham Yasonna Laoly

Dunia telah berubah, harus menuju perubahan yang lebih baik. Secara bertahap meninggalkan praktik lama. Harus menuju percepatan pelayanan dengan transparansi dan profesionalitas yang baik. Sehingga pertanggungjawaban rupiah demi rupiah keuangan negara benar - benar dapat dilakukan. Dalam pembukaan rapat koordinasi, Yasonna dengan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menandatangani MoU terkait optimalisasi tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa. Penandatanganan kesepahaman menjadi starting point Kemenkumham untuk membangun paradigma baru atas pengadaan barang dan jasa. Yang mana menempatkan perluasan tugas dan fungsi UKPBJ Kemenkumham.

BACA JUGA: Wamenkeu Suahasil Nazara Puji Konsistensi Nawacitapost.com Selama Covid 19

-
Foto : Menkumham Yasonna Laoly

Untuk mewujudkannya tentu diperlukan upaya yang fokus. Tentunya untuk seluruh jajaran Kemenkumham harus bekerja sama. Yasonna yakin, potensi pelanggaran akan mengecil jika disiapkan sistem yang baik dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas. Kalau sistemnya baik, paling tidak mengurangi potensi - potensi pelanggaran. Kalau prosesnya baik, hasilnya pasti baik. Kalau proses amburadul, hasilnya pasti amburadul. Pola dan cara lama ditinggalkan. Bersyukur Kemenkumham sudah menapakinya. Dari segi indikator laporan keuangan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pun memperoleh WTP lima kali berturut - turut, berkat kerja keras semua.

BACA JUGA: Management Nawacitapost Silaturahmi Berdialog dengan Menteri Sosial Juliari P. Batubara

-
Foto : Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Sementara, Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto memuji. Terutama terhadap proaktif Kemenkumham dalam memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa. Tak lain melalui terbitnya Permenkumham (Peraturan Menteri Hukum dan HAM) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kemenkumham. Merupakan suatu langkah yang sangat proaktif. Menjadikan pengadaan barang dan jasa sebagai suatu yang strategis, center of excellence. Tentunya juga dengan pembinaan SDM yang berintegritas. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Makan Siang dan Arahan Menkumham Yasonna Laoly kepada Manajemen Nawacitapost

-
Foto : Menkumham Yasonna Laoly

 

 

Editor: Ayu Yulia Yang

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini