Kepala Desa Gugat Bupati Nias Barat

Ronaldy, Nawacita Post

- Kamis, 9 Juli 2020 | 16:23 WIB

Jakarta, NAWACITAPOST- Format Pemilihan Kepala Desa (Kades) sejak zaman Presiden RI Pertama, Soekarno hingga saat ini tetap sama, dipilih langsung. Sedangkan pemilihan langsung Bupati/Walikota, Gubernur dan Presiden terjadi pasca reformasi. Yang membedakannya, Kades tidak didukung partai, sedangkan Bupati selain dukungan jalur perseorangan, dukungan Partai diperlukan. Perbedaan lainnya, Kades jabatannya 6 tahun dan bisa dipilih 3 periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, begitu bunyi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan Bupati hanya 5 tahun dan hanya 2 periode saja. Hal lainnya, di Kabupaten ada DPRD sedangakan Desa tak ada. Perlu dicatat, Bupati hanya mengesahkan dan menetapkan Kepala desa yang sudah terpilih dengan suara terbanyak.

Baca Juga : Diduga Bupati Nias Barat Faduhusi Daely Terima Uang Fee dari Rekanan

Lalu, layakkah jika ada Bupati yang memberhentikan Kepala Desa di tengah Jalan? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Ya, jika ada pelanggaran hukum berat yang menjerat Kepala Desa, atau karena meninggal dunia, sedangkan tidak jika pemberhentiannya karena dilakukan secara sewenang-wenang.

Ini ada kabar, seperti diberitakan Deteksi, bahwa di Kabupaten- Nias Barat, Bupati Faduhusi Daely memberhentikan Yuniaro Lahagu Kepala Desa Taraha Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat. Menurut versi Yuniaro pemberhentiannya dilakukan tanpa melalui prosedur dan peraturan yang berlaku. Hal inilah yang membuat Kepala Desa tersebut menggugat Bupati.

Sementara Bupati Nias Barat mempunyai versi berbeda, bahwa pemberhentian Kepala Desa itu sesuai dengan Paraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 Nias Barat. Dalam pasal 63 dikatakan, Kades dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kades, melanggar larangan sebagai Kades, dinyatakan sebagai terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam pidana korupsi, teroris dan tindak pidana terhadap keamanan negaranya.

Tak terima di pecat begitu saja, Yuniaro mengggugat Faduhusi ke PTUN. Alasannya, tidak ada Perda yang di langgar. Sejumlah tokoh masyarakat pun menyayangkan keputusan yang dilakukan Bupati secara tergesa-gesa.

Kepala Desa Gugat Bupati Nias Barat

Tags

Terkini

Terpopuler

Bupati Nias Barat Lantik 9 Pejabat Eselon IIb, Dorong Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Ironi di Piring Anak Bangsa: Skandal Triliunan Rupiah Makan Bergizi Gratis Runtuhkan Benteng BGN

Siasat Huntap: Sandiwara Kolosal Menutupi Skandal Korupsi Ratusan Miliar Bantuan Presiden dan Gubernur di Padangsidimpuan

Drama Di Balik Dinding Bank Lampung: Nasib 22 Satpam Digantung, Rekrutmen Vendor Baru Beraroma Kejanggalan!

Rumor Agustus 2026 Runtuh: Pintu Pendaftaran Parpol Tetap Terbuka, Partai PASTI Siap Menggebrak!

Dua Dekade Terpenjara Bau Busuk: Nestapa Warga Robok dan Bayang-Bayang Pidana Penguasa Pesawaran

Wamen Ekraf dan Puteri Indonesia Hadiri Borobudur Peace & Prosperity Festival 2026

Diduga Angkuh! Dituding Pecat Sepihak dan Kerahkan 'Premanisme' Korporasi, PT ANJ Agri Siais Pilih Bungkam Seribu Bahasa

Viral SPPG Al Fazza 2 Perawang diduga tabrak juknis,ditemukan menempati bangunan bekas sarang burung walet.Segera tutup Operasional

Skandal Raksasa Di Padangsidimpuan: Sandiwara Jalan 600 Meter untuk Kubur Ratusan Miliar Uang Bantuan Presiden!