Masyarakat Mendesak: Audit BPK dan Turun Tangan APH!
Sikap bungkam dan aksi buang badan dari pihak Sekda maupun Diskominfo Pesawaran kini menyulut api kemarahan publik. Aliansi masyarakat dan warga Pesawaran mendesak:
-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap proyek bandwidth Diskominfo.
-
Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan menyelidiki aroma busuk dugaan korupsi berjamaah ini.
Publik tidak butuh pejabat yang hanya lihai melempar berkas. Di tengah jeritan ekonomi masyarakat, transparansi APBD adalah harga mati. Kasus "Internet Rp6,8 Juta per MBPS" ini kini menjadi ujian terberat bagi kredibilitas Pemkab Pesawaran: Apakah mereka pelayan rakyat, atau sekadar penonton pemborosan uang rakyat?
(Hingga berita ini diturunkan, baik Diskominfo maupun Bagian Keuangan Pemkab Pesawaran masih memilih bungkam seribu bahasa).(AMRULLOH)
Artikel Terkait
Dramatis! Laskar Bandar Lampung 'Bongkar' Sengkarut Tarif Tol Bakter: Diduga Ada Ruang Permainan di Balik Mahalnya Tarif?
Sepulang dari China, Ketua DPRD Kota Bekasi Tancap Gas Sulap Bantargebang Jadi Episentrum Energi Hijau!
Skandal Digital Pesawaran: Rp6,8 Juta per Mbps, Anggaran Internet Kominfo Diduga Di-Markup Gila-gilaan!
Ratusan Miliar Belanja "Di Atas Kertas", PAD Bocor Diduga Ada yang Dilindungi!
Fajar Baru Pengelolaan Sampah Modern: DPRD Kota Bekasi Kawal Ketat Lahan PSEL Sumurbatu Menuju Ground Breaking!