Jakarta, Nawacitapost - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan berbagai daerah demi menekan penyebaran Covid-19, diharapkan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, terutama layanan dasar yang mendesak.
"Misalnya Disdukcapil, RSUD layanan masyarakat yang tidak nisa tidur. Meski ada pembatasan pengunjung, prinsip digital melayani harus bisa dilakukan secara maksimal," ujar Diah Natalisa, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pada pertemuan 12 RSUD dan 13 Disdukcapil dari berbagai daerah secara virtual, Selasa (14/4) di kantor Kemen PANRB.
Dalam masa pandemi ini kata Diah, Disdukcapil tentu perlu melakukan pembatasan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Misalnya pembatasan pengunjung, pembatasan jenis layanan, maupun pembatasan jam pelayanan.
Terkait Surat Edaran Menteri PANRB yang mengimbau untuk kerja di rumah atau _work from home_ untuk para ASN, tentu tidak bisa disamaratakan dengan sistem kerja RSUD, mengingat sebagian besar pelayanan bersifat gawat darurat.
Dalam pertemuan virtual itu, Diah ingin mendengar secara langsung terkait sejauh mana efektivitas pelayanan yang dapat diberikan saat ini.
Meski saat ini bisa dibilang menghadapi masa sulit, Diah mengingatkan ada prinsip utama dalam memberikan pelayanan. Pertama adalah kepastian layanan, termasuk kepastian waktu, biaya, dan prosedur. Dalam kondisi ini, standar pelayanan perlu disesuaikan karena adanya penyesuaian jam kerja.
Prinsip kedua, adalah kejelasan informasi. Apabila saat ini unit pelayanan memang sedang melakukan pembatasan dalam pemberian pelayanan, hendaknya informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat secara jelas.
