Mengais Untung di Atas Puing Banjir, Skandal Korupsi Bansos Padangsidimpuan Meledak!

NAWACITAPOST.COM — Sebuah skandal kemanusiaan terbesar tahun ini pecah di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Anggaran penanggulangan bencana dan bantuan sosial (bansos) yang bernilai fantastis diduga kuat tidak pernah menyentuh para korban yang sebenarnya. Miliaran rupiah uang rakyat raib, dialihkan, dan diduga tebal masuk ke kantong-kantong oknum pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan.

Negara telah mengucurkan dana luar biasa untuk memulihkan kota ini pasca banjir bandang 2025. Namun, realita di lapangan justru menyisakan air mata dan kecurigaan mendalam.

Nama Korban Tewas Dihapus, 'Ahli Waris Gaib' Bermunculan

Kejahatan paling memilukan dari skandal ini menyasar hak-hak paling sakral bagi korban yang telah meninggal dunia. Dokumen resmi menunjukkan manipulasi data yang sangat rapi sekaligus kejam:

Baca Juga: Sikat Kepunahan Budaya! Sanggar Amor Katresna Dobrak Desa Petir dengan Vibe Tradisional Keren

Korban Riil (Nol Rupiah):

• Banjir Bandang (14 Maret 2025): Bangun Hutabarat (70 th) dan Ali Rasmin (47 th) dari Kelurahan Sihitang.
• Banjir dan Longsor (25 November 2025): Prawida Adi Putra Batu Bara (23 th) dari Kelurahan Wek VI.

Fakta Pahit: Ahli waris dari ketiga almarhum tidak menerima satu rupiah pun dana jaminan hidup, santunan ahli waris, maupun biaya pemakaman yang diwajibkan undang-undang. Nama mereka dihapus total dari daftar resmi.

Penerima "Siluman" (Pencairan 22 Mei 2026):

Sebagai gantinya, dalam seremoni resmi beberapa hari lalu, uang santunan justru diserahkan kepada sosok-sosok asing yang tidak pernah tercatat sebagai korban oleh BPBD maupun kelurahan setempat:

1. Z. H (Mengklaim sebagai ahli waris Sahala Harahap)
2. M. Nasution (Mengklaim sebagai ahli waris Rohani Nasution)
3. S. Smr (Mengklaim sebagai ahli waris Parlindungan Simamora)

Anggaran Raksasa Rp110 Miliar: Ke Mana Perginya?

Berdasarkan pelacakan dokumen negara, estimasi total dana bantuan yang mengalir ke Pemko Padangsidimpuan untuk bencana tahun 2025 mencapai lebih dari Rp110 Miliar, dengan rincian:

Baca Juga: Wow! Miliaran Rupiah Dana Pesiar DPRD Pesawaran di Tengah Jerit Warga Tambang Emas Kedondong yang Terlantar!

• Dana Presiden RI: Rp4 Miliar
• Kementerian Sosial RI: Miliaran Rupiah
• Dana Alokasi Khusus (DAK): Puluhan Miliaran Rupiah
• Bantuan Rumah dan Pemulihan Ekonomi: Miliaran Rupiah

Anomali Data Lapangan:

• Hanya 18 persen: dari 1.133 KK korban terdaftar yang menerima bantuan.
• Warga yang rumahnya rata dengan tanah justru dicoret, sementara warga di wilayah aman (tidak terkena banjir) kedapatan menerima kucuran dana jutaan rupiah.
• Dana Jaminan Hidup senilai Rp450.000/orang/bulan lenyap secara tunai. Korban hanya diberi beberapa bungkus mi instan dan beras seadanya.

Modus Operandi: "Sandiwara Publikasi" di Atas Penderitaan

Investigasi mengindikasikan adanya sistem korupsi terorganisasi yang berjalan secara struktural dari tingkat atas hingga bawah dengan pola yang terstruktur:

1. Hapus Nama Korban Asli
2. Masukkan Nama Kroni / Data Palsu
3. Pencairan Uang & Bagi Hasil
4. Seremoni dan Pencitraan Media: "Pemerintah Hadir"

Baca Juga: Sumatera Blackout! Putusnya Jalur Transmisi Picu Kelumpuhan Listrik Massal dari Aceh Hingga Riau

Saat dikonfirmasi mengenai kejanggalan masif ini, pihak Pemko Padangsidimpuan memilih mengambil langkah tutup mulut dan memblokir akses media. Sikap defensif ini semakin memperkuat indikasi bahwa penutupan informasi dilakukan secara sengaja untuk menyembunyikan kejahatan.

Rakyat Melawan: Desakan Darurat Kepada Presiden RI

Kota Padangsidimpuan kini berada di titik nadir, beralih fungsi dari kota pelayanan menjadi wilayah dugaan penjarahan hak-hak publik. Menanggapi situasi darurat ini, elemen masyarakat mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah konkret:

• Bentuk Tim Khusus Gabungan: Memerintahkan Kapolri, Jaksa Agung, dan KPK untuk mengambil alih kasus ini dari tingkat daerah guna menyeret aktor intelektual ke Pengadilan Tipikor.
• Audit Investigatif Menyeluruh: Menginstruksikan BPK RI untuk melacak setiap rupiah dari total aliran dana bencana Padangsidimpuan 2025.
• Pembekuan Rekening dan Anggaran: Membawa wewenang pengelolaan anggaran sosial keluar dari Pemko Padangsidimpuan demi menyelamatkan sisa uang negara.

Baca Juga: Bukan Sekadar Salin Opini, Wenseslaus Manggut: Jurnalis Isu HAM Harus Keluar dan Temukan Fakta!

Rakyat Padangsidimpuan tidak lagi butuh kamera, senyuman pejabat, atau simbolis bantuan yang manipulatif. Mereka menuntut keadilan yang nyata. Hukum tidak boleh tumpul di hadapan penguasa lokal yang tega menari di atas puing-puing penderitaan korban banjir bandang.(Lesmanan.H)