Dana Bencana Rp4 Miliar Diduga Menguap, Warga Hanya Terima 'Remah-Remah' Beras!

NAWACITAPOST.COM — Aroma busuk dugaan korupsi anggaran kebencanaan terus menyengat tajam di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Dana bantuan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor sebesar Rp4 miliar yang digelontorkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, ditambah suntikan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kini menjadi misteri besar.

Di saat rakyat korban bencana banjir dan longsor menjerit dalam kemiskinan, uang miliaran rupiah tersebut diduga kuat lenyap di kantong para pejabat yang tak bertanggung jawab.

Satu pertanyaan besar kini menggema di sudut-sudut kota: Ke mana perginya uang rakyat? Mengapa hanya karung beras yang sampai ke tangan korban?

Baca Juga: Air Mata Nganjuk dan Kehadiran Presiden: Museum Marsinah Resmi Berdiri!

Dua Karung Beras untuk Rumah yang Hancur

Berdasarkan dokumen resmi, dana miliaran tersebut diserahkan ke Pemerintah Daerah dengan mandat yang sangat jelas: penuhi kebutuhan pangan, sediakan obat-obatan, bangun tempat berteduh, dan pulihkan fasilitas umum. Lebih dari itu, laporan daerah mengklaim ada 1.133 unit rumah rusak berat, yang artinya setiap kepala keluarga seharusnya berhak atas dana pemulihan hingga puluhan juta rupiah demi hunian yang layak.

Namun, kenyataan di lapangan justru menyayat hati. Lebih dari satu tahun berlalu, penderitaan warga justru dijadikan "sapi perah".

"Bapak Presiden Prabowo berikan Rp4 miliar, Bapak Gubernur juga tambah anggaran. Katanya supaya rumah kami diperbaiki. Tapi kenyataannya? Yang kami pegang cuma karung beras 10 kilo itu saja! Apakah Rp4 miliar cuma cukup untuk beli beras sedikit itu? Tidak mungkin! Jelas ada yang dibawa lari!" ujar S salah satu warga korban bencana, pada Minggu (17/5/2026).

Hingga hari ini, para korban masih terpaksa berteduh di bawah reruntuhan bangunan yang retak, bocor, dan mengancam nyawa mereka setiap saat. Tidak ada uang tunai, tidak ada bahan bangunan, apalagi hunian tetap yang dijanjikan.

Baca Juga: Prabowo: Kalau Bangsa Ini Lapar, Saya yang Bertanggung Jawab!

Modus Manipulasi Data: 1.133 Rumah Jadi Tameng Korporasi Birokrasi?

Dugaan permainan kotor ini makin benderang. Angka 1.133 rumah rusak berat disinyalir kuat merupakan hasil rekayasa data. Semua tingkat kerusakan sengaja digelembungkan ke kategori tertinggi demi satu tujuan: meraup dana bantuan sebesar-besarnya dari pusat dan provinsi.

Namun, begitu dana raksasa tersebut cair, warga hanya diberi "remah-remah" formalitas. Sisa uang miliaran rupiah diklaim telah digunakan, tetapi pemerintah daerah tidak pernah mampu menunjukkan bukti rincian pengeluarannya secara transparan kepada publik.

Saat warga mencoba mencari keadilan ke Dinas Sosial, BPBD, hingga kantor dinas terkait, mereka justru dihadapkan pada tembok birokrasi yang angkuh.

• Jawaban berbelit-belit (alasan "sedang diproses" atau "dihitung ulang").
• Intimidasi verbal terhadap warga yang bertanya.
• Sikap saling lempar tanggung jawab.

Baca Juga: Dobrak Rekor Global! Presiden Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Desa 'Merah Putih' Serentak dari Nganjuk

Pemerintah Kota Bungkam Seribu Bahasa

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Padangsidimpuan masih bungkam seribu bahasa. Tidak ada klarifikasi, tidak ada laporan terbuka, seolah-olah uang negara sebesar Rp4 miliar itu menguap begitu saja tanpa jejak di telan bumi.