Dua Tahun "Terisolasi", Warga Pebayuran Desak Dishub Bekasi Hidupkan Kembali Angkot

NAWACITAPOST.COM — Warga Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, melayangkan protes keras dan mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi untuk segera mengoperasikan kembali angkutan kota (angkot) rute Pebayuran menuju Pasar Bojong. Pasalnya, absennya transportasi publik yang telah berlangsung selama hampir dua tahun ini dinilai mencekik perekonomian warga dan mengisolasi mobilitas masyarakat kelas bawah.

Keluhan kolektif ini memuncak dalam forum silaturahmi warga yang digelar di Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (10/5/2026). Hilangnya armada angkot dari jalanan Pebayuran tidak hanya memutus akses transportasi, tetapi juga memicu efek domino yang membebani pengeluaran harian keluarga.

Jeritan Warga: Transportasi Mahal, Ekonomi Tercekat

Bagi masyarakat Pebayuran, angkot bukan sekadar kendaraan umum, melainkan urat nadi aktivitas harian. Sejak trayek ini mati suri, warga tidak memiliki pilihan lain selain beralih ke jasa ojek pangkalan maupun ojek online, yang ongkosnya jauh lebih tinggi.

Baca Juga: Melesat dengan Akreditasi UNGGUL, Universitas Semarang Jadi Magnet Puluhan Ribu Mahasiswa Masa Kini

“Dulu angkot Pebayuran jadi tulang punggung warga buat ke pasar, ke sekolah, ke puskesmas. Sekarang kalau mau ke pusat kecamatan harus naik ojek atau minta tolong tetangga. Mahal,” keluh Wawan Sekretaris Forum Pemuda Bantarjaya.

Dampak paling nyata dirasakan oleh kelompok rentan, mulai dari pelajar, pedagang kecil, hingga lansia yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Biaya transportasi yang membengkak memaksa warga memangkas kebutuhan pokok lainnya.

Siti, seorang warga setempat, menegaskan bahwa masyarakat tidak menuntut fasilitas mewah atau subsidi cuma-cuma dari pemerintah, melainkan kepastian akses mobilitas yang adil dan terjangkau.

“Kami nggak minta gratis. Cuma minta angkotnya hidup lagi biar ongkosnya wajar dan anak sekolah aman. Tolong Dishub Bekasi dengar suara kami,” cetus Siti.

Baca Juga: Menjelajahi Masa Depan di UPGRISBA: Kampus Modern, Pilihan Prodi Luas, dan Banjir Beasiswa!

Ketimpangan Pembangunan: "Bekasi Bukan Cuma Cikarang dan Tambun!"

Kondisi ironis ini memantik kritik tajam mengenai ketimpangan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah Kabupaten Bekasi. Wilayah utara dan pinggiran seperti Pebayuran seolah dianaktirikan jika dibandingkan dengan kawasan pusat industri dan urban.

Ali Rohman warga Pebayuran lainnya, menyuarakan kekecewaannya secara gamblang. Ia mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi agar tidak menutup mata terhadap ketimpangan nyata yang terjadi di lapangan.

"Di kecamatan lain seperti Cikarang, Cibitung, dan Tambun, akses transportasi sangat gampang. Ada ojol dan angkot yang melimpah sehingga mobilitas berjalan lancar. Masa di wilayah kami (Pebayuran) tidak ada sama sekali? Bagaimana ekonomi mau berjalan?" kritik Ali tajam.

Perbandingan Aksesibilitas Antar-Wilayah Kabupaten Bekasi dan Dampak Ekonomi 

Baca Juga: Membidik Masa Depan di Solo Utara: UNISRI Tawarkan Pendidikan Berstandar Internasional dan Prestasi Unggulan