Jeritan Sunyi Pemkot Bekasi di Balik Tragedi Berdarah Terabaikan Sejak Tahun 2022

NAWACITAPOST.COM — Aroma duka masih menyengat di udara Bekasi Timur. Pasca insiden maut yang mengoyak ketenangan pada 27 April 2026 lalu, sebuah tabir pahit mulai tersingkap.

Di balik dentum tabrakan yang memilukan itu, ternyata tersimpan tumpukan kertas permohonan yang telah menguning—sebuah bukti otentik bahwa pemerintah daerah telah berulang kali "berteriak" meminta perlindungan bagi warganya, namun suara itu seolah hilang di telan bisingnya roda kereta api.

Surat yang Terabaikan: Kronologi Upaya Penyelamatan Warga

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bahtiar, dengan nada bicara yang berat dan penuh tekanan, mengungkap fakta mengejutkan. Jauh sebelum maut menjemput di perlintasan sebidang tersebut, pihaknya telah memprediksi bencana ini melalui kajian teknis yang mendalam.

 Baca Juga: Kemnaker Buka Medan Perang Baru Lawan Pengangguran Lewat Talent And Innovation Hub

Bukan satu, melainkan serangkaian upaya administratif dan teknis telah dilakukan sejak empat tahun silam:

• Tahun 2022: Melalui surat resmi Nomor 551.1/550/Dishub.Lalin tertanggal 6 April 2022, Pemkot Bekasi memohon partisipasi pembangunan palang pintu di titik maut Bulak Kapal dan Ampera.
• Tahun 2025: Seakan mencium aroma bahaya yang kian mendekat, Wali Kota Bekasi kembali melayangkan surat Nomor 500.1.6/494/DISHUB.Tekalalin pada 29 September 2025, mendesak pembangunan palang pintu otomatis.

"Kami sudah memohon sejak 2022. Kami tahu risiko di sana sangat tinggi. Antrean kendaraan yang mengular di atas rel adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja," ungkap Zeno dengan raut wajah masygul.

Terjepit di Antara Kewenangan: Jalan Daerah, Rel Milik Pusat

Tragedi ini menjadi potret buram carut-marutnya birokrasi lintas sektoral. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2007 dan Permenhub Nomor 94 Tahun 2018, perlintasan sebidang adalah zona abu-abu yang mematikan. Sementara jalanan adalah tanggung jawab daerah, rel baja yang melintang di atasnya adalah kedaulatan absolut Pemerintah Pusat.

Baca Juga: Darurat Psikososial: Menaker Yassierli Nyatakan Perang Terhadap Ancaman Pembunuh Tak Terlihat di Tempat Kerja

"Penanganan ini tidak bisa dilakukan sendirian. Kami terikat aturan. Kami memiliki keterbatasan kewenangan sementara nyawa warga terus terancam setiap detik kereta melintas," tambah Zeno.

Meski terjepit dalam kerumitan regulasi, Pemkot Bekasi tidak tinggal diam. Petugas-petugas Dishub dikerahkan untuk bertaruh nyawa mengatur lalu lintas di tengah kepulan debu dan deru mesin, mencoba menambal lubang keamanan yang seharusnya diisi oleh teknologi palang pintu otomatis.

Masa Depan: Menghapus "Jalur Maut" Menjadi Flyover

Kini, setelah darah tumpah di lintasan Bekasi Timur, langkah-langkah darurat mulai dipercepat. PT KAI dilaporkan mulai memasang palang pintu di Lintasan Ampera. Namun bagi Pemkot Bekasi, palang pintu hanyalah obat penawar sementara.

Visi besar kini diarahkan pada solusi permanen yang radikal: Pemusnahan Perlintasan Sebidang.

Baca Juga: Gemuruh Prestasi Di Ufuk 2026: Universitas Warmadewa Menembus Batas Dunia!

Strategi Jangka Panjang Kota Bekasi:

1. Pembangunan Infrastruktur Tidak Sebidang: Mendorong percepatan pembangunan flyover (jalan layang) atau underpass.
2. Eliminasi Total: Begitu flyover berdiri tegak, seluruh perlintasan sebidang akan ditutup permanen untuk memastikan tidak ada lagi kendaraan yang harus beradu nasib dengan kereta api.
3. Pengawasan Ekstra: Peningkatan sistem peringatan dini dan patroli petugas di titik-titik rawan selama masa transisi.

“Solusi permanennya adalah menghilangkan perlintasan sebidang. Itulah harga mati yang terus kami perjuangkan agar tragedi 27 April tidak pernah terulang lagi dalam sejarah kota ini,” tegas Zeno menutup pembicaraan.