Jakarta, NAWACITA - Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) memperkirakan potensi dana yang akan digelontorkan untuk membangun properti di kawasan ibu kota baru mencapai Rp1.000 triliun. Nilai investasi itu akan dikucurkan dalam jangka waktu sekitar 10 tahun.

Sekjen Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Paulus Totok Lusida mengatakan beberapa proyek properti yang dimaksud antara lain, perkantoran, hotel, sekolah, hunian, dan rumah sakit. Ia mengibaratkan pembangunan ini seperti kota mandiri.

"Angka kasarnya besar Rp1.000 triliun tapi itu kan banyak untuk kantor, hunian, dan lainnya. Ini juga bertahap, tidak sekaligus. Ini potensinya, kalau hitungan pasti belum ada," ungkap Totok, Jumat (12/7).

Menurut dia, perkantoran, hotel, dan rumah sakit yang harus dibangun jumlahnya puluhan gedung. Sementara itu, untuk hunian diperkirakan mencapai ratusan hingga ribuan unit.

Dia menggambarkan karyawan yang bekerja di satu kementerian saja jumlahnya bisa mencapai ratusan orang. Totok menilai pengembang perlu melihat kesempatan ini sebagai kesempatan berinvestasi.

"Pegawai Kementerian Perhubungan saja mungkin bisa 350 orang. Jadi apartemen yang dibangun jumlahnya bisa sampai ratusan tower," tutur Totok.

Ia mengatakan pengembang akan membangun hunian dari berbagai segmen, dari kelas menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas. Totok memastikan perusahaan yang berkecimpung dalam proyek ini bukan hanya mereka yang memiliki aset dan modal besar.

"Tidak hanya perusahaan besar, perusahaan menengah juga siap. Nanti kami bagi roti, tapi yang pasti harus jelas. Jangan sampai dia bilang sanggup tapi tidak jadi bangun," ucapnya.

Nantinya, pengusaha bisa saja bekerja sama dengan pihak lain dalam membangun proyek properti di ibu kota baru. Terkait hal ini, Totok enggan menjelaskan lebih detail.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pengusaha yang tergabung dalam asosiasi REI telah berkomitmen untuk membangun proyek properti di kawasan ibu kota baru. siap membangun hunian tanpa kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah sedikitpun.

"Pada intinya mereka (anggota REI) siap masuk tanpa membutuhkan APBN sepeser pun, yang dibutuhkan kepastian terutama dari segi penggunaan lahan," ucap Bambang.

Dengan kepastian itu, pemerintah pusat dapat menjamin pembangunan proyek properti bisa berlangsung lancar tanpa gangguan dari pemerintah daerah (pemda). Terkait hal ini, Bambang menyebut tak perlu ada regulasi khusus.

(ANT)

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=Iq-6wAL55l0[/embed]