NAWACITAPOST.COM — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menggelar Rapat Internal pada Senin, (20/10/2025), pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kota Bekasi.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV, Adelia, S.H., M.M., ini menyoroti dua isu penting yang menjadi perhatian publik: pembenahan layanan RSUD Chasbullah Abdulmadjid dan penataan aset pendidikan, khususnya sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan.
Rapat berlangsung dengan kehadiran lengkap seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi IV: Wildan Fathurrahman, S.Kep. (Wakil Ketua), R. Eko Prasetyo, S.E. (Sekretaris), serta anggota Siti Mukhliso, S.Ag., M.Ag., Agus, S.E., Ahmadi, dan Mubakhi, S.M.
Baca Juga: R-APBD 2026: Fokus DPRD pada Kinerja dan Pembinaan Satpol PP
Desak Reformasi Total Pelayanan RSUD Chasbullah Abdulmadjid
Dalam rapat tersebut, Komisi IV memberikan perhatian serius terhadap kondisi manajemen dan kualitas pelayanan di RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi. Laporan masyarakat dan temuan internal Komisi menunjukkan adanya masalah mendasar dalam tata kelola rumah sakit yang dianggap belum sesuai standar pelayanan publik.
Komisi IV mendesak RSUD Chasbullah Abdulmadjid segera melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain:
- Audit menyeluruh terhadap SOP dan kinerja seluruh tenaga kesehatan.
- Perbaikan respons cepat di instalasi gawat darurat untuk memastikan penanganan tepat waktu.
- Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan.
Ketua Komisi IV, Adelia, menegaskan bahwa sektor kesehatan tidak boleh dikelola secara asal.
“Manajemen dan tata kelola RSUD Chasbullah Abdulmadjid harus direformasi total. Pelayanan kesehatan adalah hak dasar warga. Tidak boleh ada lagi kasus keterlambatan tindakan yang mengorbankan keselamatan pasien. Dalam waktu dekat kami akan memanggil Direksi RSUD untuk memaparkan rencana aksi perbaikan yang konkret dan terukur,” tegasnya.
Tata Kelola Aset Pendidikan Jadi Sorotan
Isu kedua yang dibahas adalah terkait kondisi dan pengelolaan aset pendidikan, terutama sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan fisik. Komisi IV menilai bahwa data kerusakan sekolah masih belum akurat dan perlu pembaruan menyeluruh.
Komisi IV meminta Pemerintah Kota Bekasi dan dinas terkait untuk segera:
- Mempercepat validasi data sekolah rusak secara akurat dan menyeluruh.
- Mengoptimalkan koordinasi lintas sektoral, baik internal Pemkot maupun dengan pihak eksternal, guna mempercepat rencana perbaikan dan pendanaan.
Adelia menekankan pentingnya memiliki data dasar yang kuat.
“Data yang valid adalah kunci keberhasilan perbaikan. Jangan sampai bantuan salah sasaran atau tertunda hanya karena ketidakakuratan data. Pendidikan layak dimulai dari fasilitas yang layak pula,” ujarnya.
Artikel Terkait
Dibawah Hujan Rintik Semangat Dalam Kebersamaan, Upacara Peringatan HUT Ke 26 Kabupaten Rokan Hulu, Ketua DPRD Bacakan Visi Misi.
Pimpinan Dan Anggota DPRD Mengucapkan Selamat HUT Ke 26 Tahun Kabupaten Rokan Hulu Dalam Rapat Paripurna Istimewa
Fraksi Gerindra Desak Komitmen Pemkot Surabaya Segera Realisasikan Pokir DPRD
Laila Mufidah: DPRD Surabaya Dorong APBD 2026 Lebih Pro-Rakyat dan Tepat Sasaran
Komisi A DPRD Surabaya Minta Bapemkesra Kaji Ulang Skema Bantuan Beasiswa Pemuda Tangguh