NAWACITAPOST.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Laila Mufidah, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 telah memasuki tahap lanjutan setelah Pemkot Surabaya menyampaikan jawaban atas pandangan umum dari tujuh fraksi dalam rapat paripurna, Selasa (14/10/2025).
Menurut Laila, seluruh fraksi di DPRD telah memberikan pandangan umum terhadap rancangan APBD tersebut, dan pihak Pemerintah Kota Surabaya melalui Wakil Wali Kota telah memberikan jawaban resmi dalam rapat paripurna. “Pandangan umum oleh tujuh fraksi, sudah dijawab oleh Pemkot. Ya sudah, Pak Wakil Wali Kota yang hadir tadi. Jadi sudah dijawab dan ada dalam buku itu,” ujarnya usai rapat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, setelah penyampaian jawaban Pemkot, tahapan berikutnya adalah pembahasan di tingkat komisi-komisi DPRD. “Setelah ini kita rapat komisi-komisi, mulai tanggal 15 besok. Setelah rapat dari komisi-komisi langsung seperti biasanya laporan ke BAMUS, BANGGAR, terus ada perangkaan dan finalisasi,” terang Laila.
Ia menambahkan, jika seluruh tahapan berjalan lancar, maka penetapan APBD 2026 ditargetkan bisa dilakukan pada 10 November 2025.
Laila juga menyampaikan harapan agar APBD 2026 benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
“Semoga lancar dan lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat. Surabaya ini harus tetap kondusif, jangan sampai suasana yang memanas di luar berdampak ke sini. Program harus tepat sasaran, terutama untuk mengurangi kemiskinan,” tegasnya.
Ia menilai penurunan angka kemiskinan di Surabaya perlu terus dijaga dan ditingkatkan. “Kalau sekarang kan sudah turun dari 6 ke 3 persen, itu bagus. Tapi jangan puas, UMKM juga harus lebih diperhatikan karena jadi tulang punggung ekonomi warga,” imbuhnya.
Selain soal kesejahteraan, Laila juga menyoroti sejumlah aspirasi masyarakat yang muncul saat reses dewan, terutama terkait sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia menilai Pemkot perlu lebih aktif mendampingi masyarakat agar proses tersebut tuntas.
“Banyak keluhan warga soal sertifikat tanah. Mereka sudah urus ke BPN tapi belum ada kelanjutannya. Padahal itu aset penting bagi mereka, dan kebanyakan tidak punya biaya kalau harus lewat jalur lain. Pemkot seharusnya membantu mendampingi,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Laila juga menyinggung beberapa program sosial yang diharapkan mendapat tambahan alokasi dalam APBD 2026, di antaranya program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) dan Pemuda Tangguh.
“Yang lain mungkin nanti Rutilahu juga ditambahkan, dan anggaran Pemuda Tangguh juga akan diperkuat di 2026. Program-program pro-rakyat harus tetap jalan,” kata Laila menegaskan.
Terkait interupsi dari anggota DPRD Imam Syafi'i pada rapat tersebut, Laila menilai hal itu masih dalam konteks pembahasan teknis. “Itu tergantung Cak Ji (Wakil Wali Kota Armuji). Kita sudah sampaikan di ruang transit bahwa soal pokir (pokok-pokok pikiran) akan dibicarakan dengan Sekda dan tim,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa evaluasi terhadap pokir yang belum terealisasi juga akan segera dilakukan bersama pemerintah kota.
Laila menutup dengan penegasan bahwa seluruh proses pembahasan APBD 2026 masih dalam tahap dinamis. “Sekarang ini belum ada kepastian, semuanya masih usulan. Nanti tergantung hasil pembahasan komisi dan Banggar. Di tahap perangkaan dan finalisasi itulah nanti yang menentukan isi final Perda APBD 2026,” pungkasnya. ***
