Tanggapi Keluhan Warga Terkait Kenaikan PBB P2, Komisi B DPRD Jombang Gelar Hearing

NAWACITAPOST.COM - Ramainya keluhan warga atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang menggelar Hearing. Rabu (31/1/2024).

Wakil rakyat mengundang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Inspektorat, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang.

Ketua Komisi B DPRD Jombang, Sunardi mengungkapkan, sudah menerima penjelasan panjang dari Bapenda Jombang. Pihaknya mengagendakan hearing didasari keluh kesah masyarakat tentang kenaikan pajak yang signifikan.

PBB P2Baca Juga: Kendala Teknis Jaringan, Pembayaran PBB-P2 Jombang di Undur Sampai 7 Februari 2024

"Ternyata kita telusuri dan laporan dari Bapenda itu ada titik-titik kesalahan yang mungkin bisa diselesaikan dengan cara lapor ke desa juga bisa langsung ke Bapenda," kata Sunardi usai pelaksanaan Hearing kepada wartawan di Gedung DPRD Jombang.

Menurut Sunardi, adanya kenaikan yang diungkap oleh beberapa warga pihak Bapenda mengakui memang adanya kesalahan. Tidak mungkin ada kenaikan yang signifikan seperti itu.

"Karena pada dasarnya di Bapenda sendiri tidak ada untuk menaikkan pajak untuk tahun ini, namun ada penyesuaian sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)," ungkapnya.

Baca Juga: Tercepat Ke 1 Pelunasan PBB-P2 Tahun 2023, Kecamatan Plandaan Terima Penghargaan

Sunardi juga mendapat penjelasan jika Bapenda Jombang sudah melakukan sosialisasi ke seluruh kecamatan. Dimana disitu diundang wakil dari desa untuk sosialisasi tentang PBB.

Sementara itu, Kepala Bapenda Jombang Hartono mengaku sudah bersama Bupati menyampaikan kalau ada nilai beban PBB yang terlalu tinggi silahkan lapor ke Desa.

"Dari pihak Desa lapor ke kami sehingga bisa turun untuk melakukan verifikasi," ungkap Hartono.

Baca Juga: Walikota Blitar Santoso Apresiasi Undian PBB-P2 untuk Tingkatkan Taat Pajak Masyarakat

Hartono menyampaikan pihaknya sudah keliling di 21 kecamatan. Perihal dimaksud sudah disampaikan ke desa-desa melalui kepala dusun.

"Itu saya minta mendata, mana yang terlalu tinggi mana yang terlalu rendah," ujarnya.