NAWACITAPOST.COM — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus membuktikan peran strategisnya sebagai mesin utama penggerak agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir.
Lewat alokasi belanja negara yang dirancang secara produktif, instrumen fiskal ini tidak sekadar bertindak sebagai benteng stabilitas ekonomi nasional, melainkan hadir secara nyata dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, memperluas akses layanan dasar, hingga mengakselerasi roda pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan fundamental tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Suahasil Nazara, dalam forum berformat refleksi bertajuk “Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita” yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Menkeu Suahasil Nazara memaparkan bahwa sepanjang 24 bulan masa kepemimpinan nasional, dukungan konkret APBN terhadap agenda Asta Cita terbukti secara masif melalui peninggian standar sektor pendidikan, kesehatan, serta penguatan produktivitas masyarakat secara luas.
Di sektor pendidikan, program unggulan Makan Bergizi Gratis tercatat sukses menjangkau 56,99 juta penerima manfaat hingga 31 Agustus 2026.
Penetrasi ini dibarengi dengan perluasan cakupan program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, peremajaan sarana prasarana melalui revitalisasi sekolah dan madrasah, serta percepatan digitalisasi sistem pembelajaran.
Sementara pada garda kesehatan masyarakat, fleksibilitas APBN memfasilitasi program Cek Kesehatan Gratis yang telah melayani 70,3 juta penduduk sepanjang 2025 dan melonjak pesat hingga menyentuh 99,1 juta penduduk per September 2026.
Komitmen fiskal tersebut diperkuat dengan dukungan anggaran untuk renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berstandar lengkap di seluruh pelosok Tanah Air.
“APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Menkeu Suahasil Nazara dalam keterangannya yang dikutip dari Siaran Pers resmi Kementerian Keuangan, Kamis (8/10/2026).
Baca Juga: Kawal Model Ekonomi Baru Indonesia, Wakil Wali Kota Bekasi Bidik Kolaborasi Investasi Strategis
Di tengah ketidakpastian serta dinamika geopolitik global, pengelolaan fiskal yang prudent di bawah komando Menkeu Suahasil Nazara terbukti ampuh menjaga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap konstan di kisaran 5 persen.
Reformasi fiskal dan pembenahan sektor keuangan dijalankan secara paralel guna menjamin kesehatan instrumen APBN sekaligus memperkokoh daya tahan ekonomi nasional.
Selain itu, pemerintah secara proaktif memperketat pengawasan dan penindakan terhadap berbagai aktivitas ekonomi ilegal yang mengancam penerimaan negara serta merusak tatanan iklim usaha yang sehat.
Memasuki tahun ketiga kepemimpinan nasional, peran APBN diproyeksikan bertransisi menjadi katalisator pertumbuhan yang makin agresif.
Pemerintah memancangkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar 6 persen, naik signifikan dari target APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen.
Arsitektur kebijakan fiskal 2027 dirancang fokus memacu arus investasi, mendorong aktivitas produksi, mendongkrak performa ekspor, memperluas penyerapan tenaga kerja formal, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional.
“Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama,” tegas Menkeu Suahasil Nazara.
Secara teknis, kerangka APBN 2027 memproyeksikan alokasi belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dengan target pendapatan negara mencapai Rp3.426,0 triliun, sehingga menetapkan batas defisit pada angka 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Postur ideal ini memberikan ruang gerak fiskal yang memadai bagi agenda pembangunan nasional tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Guna mengejar target pertumbuhan 6 persen tersebut, Menkeu menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor, termasuk kolaborasi dengan dunia usaha swasta dan Danantara untuk menggenjot investasi nasional hingga mencapai target pertumbuhan sekitar 7 persen.
Kerja sama strategis ini difokuskan pada perluasan kapasitas produksi, hilirisasi industri berorientasi nilai tambah, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
“Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel. Demikian refleksi dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan besar kita untuk Indonesia lebih baik,” pungkas Menkeu.