NAWACITAPOST.COM — Publik media sosial tengah dihebohkan oleh aksi helikopter raksasa milik Pemerintah Jepang yang diterjunkan langsung untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.
Dalam rekaman video yang beredar luas, tampak tiga unit helikopter berat jenis CH-47 Chinook diangkut menggunakan kapal perang Jepang, JS Kunisaki.
Armada udara raksasa ini dikirim khusus untuk memperkuat pemadaman api melalui jalur udara serta memobilisasi logistik ke titik-titik rawan yang sulit dijangkau dari darat.
Kedatangan armada bantuan internasional tersebut disambut langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, di Mempawah pada Kamis (10/9/2026).
"Terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang sudah mengirimkan kapal, personel dan peralatan untuk membantu Indonesia, secara khusus Kalimantan Barat," ujar Krisantus di lokasi.
Penanganan karhutla di Kalimantan Barat saat ini menghadapi tantangan hebat akibat dominasi lahan gambut dan keterbatasan sumber air.
Krisantus menyebutkan bahwa karakter lahan gambut membuat kobaran api sangat membandel dan berisiko terus membara di bawah permukaan tanah.
"Api tidak mudah padam karena banyak lahan gambut. Api bisa menjalar dari bawah dan sulit dipandang dengan mata," jelasnya.
Selain masalah karakter tanah, penyusutan debit air di sejumlah sungai juga memicu masuknya air laut yang asin sehingga tidak optimal digunakan untuk pemadaman.
Kondisi ini memaksa tim satgas mengambil pasokan air dari lokasi yang sangat jauh.
"Air untuk memadamkan api juga kita kekurangan sehingga harus mengambil air dari tempat yang cukup jauh," imbuh Krisantus.
Kehadiran tiga helikopter CH-47 Chinook yang dibawa JS Kunisaki setelah menempuh pelayaran selama 11 hari ini diproyeksikan bakal mempercepat proses water bombing dengan kapasitas angkut air yang masif.
Langkah ini merupakan wujud konkret implementasi kemitraan strategis dan kemanusiaan antara Indonesia dan Jepang melalui kerangka Defence Cooperation Arrangement (DCA) pada sektor Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).
Di sisi lain, Krisantus menyuarakan nada tegas kepada para pemilik Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah tersebut agar tidak tinggal diam melihat krisis ekologi ini. Perusahaan pemegang konsensi diwajibkan aktif melakukan pencegahan dan pemadaman di area operasional mereka.
"Kita mengharapkan para pelaku usaha, pemilik-pemilik HGU untuk ikut membantu. Jangan hanya menonton," tegasnya.
Pemerintah pusat sendiri telah menginstruksikan enam gubernur di kawasan rawan karhutla, termasuk Kalimantan Barat, untuk memperkuat sinergi penanganan bencana bersama sektor swasta.
Krisantus memastikan bahwa perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab menjaga wilayah konsesinya bakal menghadapi evaluasi ketat sesuai regulasi yang berlaku.