NAWACITAPOST.COM — Pemerintah menyiapkan anggaran spektakuler senilai Rp11 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi mengejar target inklusi keuangan nasional.
Dana jumbo ini dialokasikan untuk membiayai program pembukaan rekening bank secara massal yang menyasar lebih dari 200 juta penduduk Indonesia, di mana setiap rekening baru akan langsung diisikan saldo awal sebesar Rp50.000.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa langkah besar ini merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar seluruh warga negara memiliki akses ke perbankan.
"Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp 11 T (triliun) lah," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Airlangga menjelaskan bahwa skema pendanaan serta teknis pelaksanaan masih terus digodok secara intensif bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pemerintah kini tengah mempertimbangkan apakah seluruh kebutuhan dana akan dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2026 atau dialokasikan sebagian pada APBN 2027.
"Kita akan siapkan dalam waktu dekat. Roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK," terangnya.
Dalam pelaksanaannya, pembuatan rekening massal ini bakal dilakukan secara bertahap dengan menggandeng dua bank BUMN utama, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Pemerintah optimistis program strategis ini sudah mulai berjalan sebelum akhir tahun 2026.
Selain memperkuat literasi dan inklusi keuangan di tanah air, pemerintah juga mempertimbangkan skema sinkronisasi data pembukaan rekening secara langsung dengan data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) Kementerian Dalam Negeri guna memastikan proses pemetaan berjalan presisi dan tepat sasaran.