NAWACITAPOST.COM — Kompleks Parlemen Senayan menjadi saksi momen bersejarah bersatunya para pimpinan DPR RI dan ribuan kepala desa dari seluruh penjuru Nusantara.
Langkah strategis ini mempertegas komitmen bersama dalam mengawal masa depan pembangunan Indonesia yang dimulai dari tingkatan pemerintahan terbawah.
Momen krusial tersebut tercipta saat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Sari Yuliati, secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Pembukaan forum nasional ini turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria.
Perhelatan berskala nasional ini menghadirkan perwakilan kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota.
Dalam sesi pembukaan, pengurus AKSI memaparkan visi dan misi organisasi sebelum melanjutkan forum untuk merumuskan sikap bersama dalam menghadapi berbagai persoalan desa.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa seluruh rangkaian forum strategis ini akan mengkristal menjadi rumusan solusi nyata bagi kebijakan nasional.
"Setelah rakernas, mereka akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Desa," kata Dasco.
Sinergi kuat antara DPR RI dan para pemimpin desa ini disambut positif oleh Kementerian Desa dan PDT.
Menteri Desa Yandri Susanto menantikan rekomendasi tersebut sebagai bahan penyelarasan program pembangunan, sekaligus mengapresiasi pimpinan DPR RI yang telah memberi ruang terhormat bagi para kepala desa di Kompleks Parlemen.
"Program Pak Prabowo banyak sekali di desa, ada Kopdes, ada BUMDes, ada desa tematik," ucapnya.
Ia menyebut tiga sasaran yang dituju, yakni membangun Indonesia dari desa, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi. Hasil rakernas juga akan dilaporkan kepada pimpinan DPR RI.
Di sisi lain, Ketua Umum AKSI Irawadi menilai momentum bersejarah ini berhasil meruntuhkan sekat birokrasi dan memperpendek jarak antara pemerintahan desa, parlemen, dan pemerintah pusat.
"Saya kepala desa, pemerintahan terbawah, tapi bisa berkomunikasi dengan pimpinan DPR, juga menteri. Ini hal yang sangat kami banggakan," tuturnya.
Irawadi menambahkan, AKSI siap mendukung program pemerintah.
Seluruh rekomendasi hasil rakernas nantinya akan disalurkan resmi kepada pemerintah melalui Kementerian Desa dan PDT serta dilaporkan kepada pimpinan DPR RI.
Melalui pembukaan rakernas ini, DPR RI secara tegas menempatkan desa sebagai pusat agenda kerja nasional dan memastikan aspirasi warga di tingkat tapak menjadi fondasi utama kebijakan negara.