NAWACITAPOST.COM — Langkah tegas dan respons cepat diperlihatkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat mendarat langsung di Palembang, Sumatera Selatan, pada Senin (24/8/2026). Kunjungan ini menjadi bukti nyata keseriusan agenda pemerintah dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengepung wilayah Sumatera.
Sumatera Selatan kini menjadi pusat kewaspadaan utama. Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, tercatat ada 2.894 titik panas (hotspot) yang tersebar di 10 provinsi di Sumatera. Dari angka tersebut, Sumatera Selatan menyumbang angka tertinggi dengan 1.410 titik, disusul oleh Riau dengan 480 titik, dan Jambi dengan 425 titik. Ketiga wilayah ini secara resmi ditetapkan sebagai prioritas penanganan utama.
Sebelum menginjakan kaki di Palembang, Presiden Prabowo telah lebih dulu memimpin rapat terbatas di Posko Aju Provinsi Riau, Pekanbaru. Dengan gaya kepemimpinannya yang lugas, Kepala Negara memerintahkan seluruh jajaran untuk bergerak secepat kilat dan melarang keras sikap menanti hingga api membesar.
"Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja ambil tindakan dini, di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air," ujar Presiden Prabowo dalam pantauan YouTube Sekretariat Presiden, pada Senin, (24/8/2026).
Edukasi Pembukaan Lahan dan Solusi Skema KUR
Tidak hanya fokus pada pemadaman, Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh aparat—termasuk unsur TNI dan Polri—untuk turun langsung mengedukasi masyarakat di semua tingkatan mengenai larangan keras membuka lahan dengan cara dibakar. Namun, pemerintah tak sekadar melarang tanpa memberikan solusi.
Bagi masyarakat yang butuh membuka lahan, Presiden menyediakan skema bantuan terorganisir. Warga diimbau untuk melapor ke kepala desa, camat, atau bupati, di mana pembukaan lahan akan dibantu oleh Pemda bersama TNI dan Polri melalui kelompok tani dengan sokongan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Kalau mereka butuh untuk buka lahan, laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka, TNI polri akan membantu pemerintah daerah, diorganisir per kelompok tani, nanti biayanya bisa melalui KUR koperasi. Tapi tidak boleh mereka liar," tegasnya.
Peringatan Keras: Cabut Izin Korporasi Pembakar Lahan
Di sisi lain, Presiden Prabowo melemparkan gertakan keras bagi pihak-pihak yang mencoba bermain api demi keuntungan bisnis. Kepolisian, Kejaksaan, hingga instansi intelijen diperintahkan bergerak cepat mengusut setiap dugaan keterlibatan perusahaan besar dalam pembakaran lahan.
“Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, intelijen selidiki, kalau ada indikasi segera laporkan, kita segera cabut korporasi apa pun izinnya,” tegas Prabowo tanpa kompromi.
Mengenai penegakan hukum ini, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan bukti kuat yang mengarah pada korporasi. Sejauh ini, jajarannya baru mengamankan tiga orang tersangka pada tahun 2025 yang kedapatan berada di lokasi kejadian dengan dalih yang mencurigakan.
“Padahal di sekitar wilayah tersebut tidak ada lokasi pemancingan,” ungkapnya.
Langkah nyata Presiden Prabowo Subianto di lapangan mempertegas koordinasi erat antarinstansi dalam memberangus ancaman karhutla, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bahu-membahu menjaga kelestarian hutan Indonesia.(***)