NAWACITAPOST.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap anggapan bahwa usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh sejumlah purnawirawan TNI memiliki motif politik. Ia bahkan menilai penting untuk melakukan kajian mendalam secara objektif terhadap usulan tersebut.
Selain itu, Komaruddin mendorong Presiden terpilih, Prabowo Subianto, agar membentuk tim ahli guna menelaah lebih lanjut dasar dan tujuan di balik wacana tersebut. Pernyataan Komaruddin tersebut sebagai tanggapan terhadap langkah purnawirawan TNI yang sebelumnya mengusulkan agar Gibran dicopot dari jabatannya.
Menurut Komaruddin, pembentukan tim kajian independen akan menjernihkan pandangan publik. Selain itu, tim kajian juga diperlukan untuk memastikan bahwa wacana tersebut bukan bentuk manuver politik, serta menjauhkan dari kemungkinan adanya kepentingan pribadi maupun kelompok.
"Makanya saya bilang, kalau ragu dengan pernyataan politisi ya buat tim sendiri, ada tim yang disiapkan untuk melakukan pengkajian lebih mendalam, ujar Komaruddin.
Baca Juga: Bawa Map Coklat, Jokowi Datangi Polda Metro Jaya Terkait Kasus Ijazah Palsu
Ia menambahkan bahwa penting untuk memastikan bahwa seluruh proses yang dilakukan didasari oleh kepentingan yang lebih luas, bukan sekadar keinginan satu pihak. Komaruddin menekankan bahwa jika ada kritik atau masukan dari pihak manapun, termasuk para purnawirawan TNI, harus dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.
"Jadi tidak ada kepentingan kelompok atau orang, tapi untuk kepentingan yang lebih besar kepentingan bangsa dan negara, kata Komaruddin.
Sebelumnya, para purnawirawan TNI yang tergabung dalam suatu forum menyampaikan gagasan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka yang baru saja dilantik sebagai Wakil Presiden. Usulan ini mencuat ke publik dan mengundang berbagai tanggapan dari tokoh-tokoh nasional.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, dalam pernyataannya mengatakan, Prabowo tidak dapat secara langsung memberikan respons terhadap usulan tersebut. Menurut Wiranto, posisi Presiden yang merangkap sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Panglima Tertinggi TNI mengharuskannya bersikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam menanggapi aspirasi publik yang sensitif.