GAMKI Desak Pemerintah Batalkan Wacana Pemulangan Hambali  

Langkah ini dinilai penting agar daerah-daerah yang memiliki catatan buruk dalam perlindungan HAM dan kebebasan beragama mendapatkan sanksi, sementara daerah yang memberikan perlindungan maksimal bagi warganya mendapatkan penghargaan. GAMKI berharap pemerintah dapat lebih serius dalam menjamin kebebasan beragama, perlindungan terhadap tanah masyarakat adat, serta hak-hak kelompok rentan dan marjinal.

Baca Juga: Maruarar Sirait Apresiasi Ciputra dalam Mendorong Kolaborasi dengan Pengusaha Lokal  

Dengan demikian, perhatian pemerintah dapat lebih diarahkan pada upaya memperkuat persatuan dan toleransi dalam masyarakat, ketimbang mengurus persoalan yang justru dapat memicu ketidakstabilan dan keresahan publik.

"Kami berharap pemerintah dapat melakukan langkah-langkah konkret untuk menjamin kebebasan beragama, hak atas tanah masyarakat adat, serta perlindungan bagi kelompok-kelompok rentan dan marjinal," pungkasnya.