DPRD Kota Bekasi Minta Pemkot Kota Bekasi Tambah Jumlah SMP Negeri

NAWACITAPOST.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mendapat desakan untuk menambah jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di setiap kecamatan. Hal ini muncul karena ketidakseimbangan antara jumlah pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan daya tampung SMP negeri yang ada.

Tahun ini, diperkirakan ada 44.562 lulusan Sekolah Dasar (SD) sederajat. Sementara 62 SMP negeri di Kota Bekasi hanya mampu menampung sekitar 13.600 siswa, atau hanya 30 persen dari jumlah lulusan SD.

Sistem zonasi yang diberlakukan semakin memperberat siswa yang tinggal jauh dari sekolah negeri untuk mengakses pendidikan. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Heri Purnomo, menyatakan pentingnya mencari solusi dari kekisruhan PPDB ini.

“Saya sudah sampaikan bahwa kita harus mencari jalan solusi dari kesemrawutan, kekisruhan PPDB. Bukan hanya karena jumlah SD itu lebih banyak dari SMP-nya, harus ada keseimbangan, pemerataan pendidikan,” kata Heri, dikutip Senin (10/6/2024).

Baca Juga: Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Pendampingan dan Pengawalan Kejati Turut Akselerasi Pembangunan Daerah

Menurutnya, pemerataan pendidikan harus dicapai dengan menambah jumlah SMP negeri, terutama di wilayah yang masih kekurangan. Heri menyoroti situasi genting di wilayah Kecamatan Pondok Melati, di mana hanya terdapat satu SMP negeri.

Kondisi ini kontras dengan kecamatan lain yang memiliki hingga lima atau lebih SMP negeri. Heri menyatakan bahwa ia telah menyampaikan persoalan ini kepada Pj Wali Kota Bekasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) beberapa waktu lalu. Namun, ia menekankan perlunya tindakan nyata, bukan hanya kesepakatan.

Menurut data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik), terdapat 56 SMP negeri di Kota Bekasi, dengan enam lainnya berstatus Unit Sekolah Baru (USB). Sebaran sekolah negeri paling banyak ada di Bekasi Utara, Bekasi Timur, dan Jatiasih, masing-masing dengan tujuh SMP negeri.

Sebaliknya, Kecamatan Pondok Melati hanya memiliki satu SMP negeri. Sementara di Medansatria dan Jatisampurna masing-masing memiliki tiga SMP negeri.

Baca Juga: Pahami Manasik, Jemaah Haji Wajib Patuhi dan Jangan Langgar Larangan Ihram

Selain kebutuhan menambah jumlah sekolah negeri, Kota Bekasi juga menghadapi krisis guru. Kekurangan guru ini menambah tantangan dalam upaya pemerataan pendidikan. Heri menyebutkan bahwa Pemkot Bekasi saat ini sedang mencari solusi untuk mengatasi kekurangan guru tersebut.

“Jadi harus dibarengi dengan sumber daya manusia (guru) yang ada,” tambahnya.

Terbatasnya daya tampung sekolah negeri mengakibatkan risiko putus sekolah bagi siswa, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Untuk meminimalisir potensi siswa putus sekolah pasca PPDB, diperlukan upaya dari pihak sekolah hingga pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk melakukan razia di lingkungan mereka.

Pada tahun 2023, data dari Kemendikbudristek mencatat adanya 260 siswa putus sekolah di Kota Bekasi. Sebanyak 199 siswa di tingkat SD, 41 siswa di tingkat SMP, 11 siswa di tingkat SMA, dan 9 siswa di tingkat SMK. Data ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk menambah jumlah sekolah negeri dan meningkatkan pemerataan pendidikan di Kota Bekasi.