Permasalahan tidak terbukanya informasi Covid-19 ini ditemui Sekjen Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRIA), Misbah Hasan. Ia mengungkap informasi Covid-19 yang tidak mendalam, komitmen program yang tidak terakselerasi, sampai laporan realisasi pengadaan barang yang masih minim.
Pada kesempatan tersebut Moeldoko menyampaikan bahwa ego sektoral menjadi tantangan terbesar dalam pentingnya transparansi dan akuntabilitas data COVID-19.
"Maka pemerintah fokus pada pembahasan masalah bukan lagi perdebatan akademik," kata Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.
Baca Juga : Darurat Covid-19! Lokasi Vaksinasi Tanpa Syarat KTP
Pada pernyataannya, Moeldoko himbau Presiden untuk tegas dalam menyikapi persoalan data penanganan COVID-19, misalnya mengenai anggaran dan pengadaan alat medis.
"Kondisi seperti ini, kita perlu mendapatkan masukan dari segala pihak," tegas Moeldoko.
Selain itu Moeldoko tegaskan segala informasi yang masuk perlu mendapat arahan dari Presiden secara langsung. Moeldoko menegaskan bahwa Presiden selalu mengingatkan ke kementerian dan lebaga agar saluran informasi dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi.
Pada kesempatan yang sama, Deputi III KSP Abetnego Tarigan menambahkan, koordinasi juga dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khususnya dalam update data perihal Covid-19 seperti penyerapan anggaran, bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit dan penerapan protokol kesehatan.
Penyerapan anggaran Covid-19 yang masih rendah digaris bawahi oleh Sekjen Transparency International (TII), Danang Widoyoko. Dia juga meminta transparansi data yang lebih terbuka.
