Demo Marak di Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pengamat Soroti Pergeseran Tuntutan

NAWACITAPOST.COM — Jakarta - Belakangan ini, mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat semakin marak menyampaikan protes terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Protes tersebut dilakukan dengan aksi demonstrasi di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk DKI Jakarta.

Salah satu aksi yang menyita perhatian publik dilakukan oleh aktivis Greenpeace pada 20 Oktober 2026 di Patung Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta Pusat. Aksi tersebut berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam aksi tersebut, para aktivis membentangkan dua spanduk berukuran raksasa dari atas monumen. Spanduk itu berisikan pesan, “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”.

Aksi protes terbaru berlangsung di Bundaran HI pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dalam aksi ini, para demonstran membawa tagar #IndonesiaSadar, lalu menyampaikan berbagai tuntutan dan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Juga: Bea Cukai Batam Dorong UMKM Kepri Naik Kelas melalui Kemudahan Kepabeanan dan Perluasan Akses Pasar

Berdasarkan pantauan di lokasi, terdapat sejumlah tuntutan yang disuarakan massa aksi. Pertama, mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional atas bencana yang melanda sejumlah daerah, termasuk Kalimantan, Sumatra, dan Papua.

Kedua, menuntut pemerintah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengutamakan kepentingan rakyat, dengan menghentikan program-program yang dinilai tidak memberikan manfaat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Ketiga, mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan, memperbaiki pelayanan dasar, serta menyediakan lapangan kerja yang berkualitas. Keempat, meminta pemerintah menuntaskan persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kelima, mendesak pemerintah memulihkan kebebasan berekspresi, mengadili pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta menghentikan militerisasi di ruang sipil.

Poster kritikan mahasiswa saat melakukan aksi di Bundaran HI (Foto: MNI/ Fifi)

Selain menyampaikan tuntutan, massa aksi juga membawa berbagai poster maupun banner yang berisi kritik terhadap pemerintah. Sejumlah tulisan yang terlihat di antaranya, “Kami Butuh Udara Bersih, Air Bersih, dan Pemerintah Bersih”, “Jangan Biarkan NKRI Mati Terbakar Api”, “Tetapkan Pra-Gib sebagai Bencana Nasional”, “Bebaskan Pajak Pembalut”, serta “Cukup 2 Tahun #IndonesiaSadar”. Ada pula poster bertuliskan “Kami Muak, Rombak Total MBG”.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat politik dari CITRA Institute, Efriza menilai demonstrasi yang terjadi di Indonesia kali ini bukan lagi merupakan hal yang wajar. Sebab, aksi protes tersebut dinilai berbeda dari demonstrasi pada umumnya yang terjadi karena pembahasan kebijakan atau rancangan undang-undang tertentu.

“Kalau yang kemarin-kemarin kan demonstrasinya karena pembahasan RUU Polri, pembahasan RUU TNI atau pembahasan terhadap perampasan aset. Kalau ini kan tidak, pemerintah lagi tidak membahas legislasi, tapi demo itu hadir. Demo hadir ini di tengah dua tahunnya pemerintahan Prabowo. Dan itu artinya pemerintahan ini jauh dari memuaskan masyarakat,” kata Efriza, Kamis (28/10).

Menurutnya, gelombang aksi protes yang terjadi saat ini bukan lagi tentang kebijakan yang sedang dibahas oleh pemerintah, melainkan soal ketidakpuasan masyarakat terhadap dampak dari kebijakan yang diterapkan.