NAWACITAPOST.COM – Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI pada Kamis (16/7/2026) mendadak tegang dan dipenuhi atmosfer emosional yang pekat. Di hadapan para wakil rakyat, Media Wahyudi Askar, peneliti senior sekaligus anggota MBG Watch, menyampaikan testimoni dramatis yang mengocok nalar publik. Dengan suara bergetar namun sarat akan data, Wahyudi membongkar apa yang ia sebut sebagai "sisi gelap" dari program megaproyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bukan sekadar kritik normatif, pernyataan Wahyudi di ruang sidang parlemen hari itu adalah sebuah hantaman keras terhadap tata kelola kebijakan nasional yang dinilainya telah berada di titik nadir.
Sentilan Akademisi Dunia: "Tidak Ada Satupun Negara di Dunia yang MBG-nya Diurus Aparat!"
Wahyudi membuka pembicaraan dengan membeberkan rekam jejak akademiknya yang panjang di Eropa, membandingkan potret perlindungan sosial global dengan realitas yang terjadi di tanah air hari ini.
"Saya menghabiskan belasan tahun meneliti tentang perlindungan sosial di banyak negara. Saya menyelesaikan S2 dan S3 di Inggris. Tidak ada satupun negara di seluruh dunia yang program makan bergizi gratisnya dilakukan oleh aparat keamanan!" tegas Wahyudi, disambut keheningan mendalam di ruang rapat.
Menurutnya, pelibatan aparat keamanan dalam ranah distribusi logistik pangan anak sekolah adalah anomali global yang tidak masuk akal secara komparatif. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Wahyudi langsung menukik ke jantung persoalan: anggaran dan potensi rasuah.
"Dari semua program perlindungan sosial yang ada di seluruh dunia, we are the biggest free meal school program. Program ini adalah yang terbesar dari segi anggarannya. Dan satu catatan menarik... ini adalah program terbesar dalam hal inefisiensi dan potensi korupsinya di seluruh dunia!" kata Wahyudi.
"Tontonan Irasionalitas": Ketika Penegakan Hukum Dikebiri
Dramaturgi RDPU semakin memuncak ketika Wahyudi membeberkan fakta-fakta kejanggalan hukum yang terjadi di balik layar pasca-penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan intervensi hukum disinyalir telah mencederai rasa keadilan publik.
Baca Juga: Mega Proyek Laptop Gaib: Komisi IV DPRD Pesawaran Disorot Tajam, Taji Pengawasan Dinilai Tumpul!
"Hingga kemudian datanglah hari ketika Kepala BGN ditangkap, datanglah hari kemudian Kejaksaan Agung diminta berhenti untuk mengumpulkan data berkaitan dengan korupsi di MBG. Kami, publik, ditontonkan oleh irasionalitas yang tidak masuk akal!" serunya.
Dampak Sistemik yang Menghancurkan Petani Lokal
MBG Watch juga menyoroti bagaimana sistem Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) justru menjadi bumerang bagi perekonomian akar rumput. Berdasarkan kajian mereka, skema ini melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan memicu efek domino yang mengerikan:
-
Pukulan Telak bagi Petani & Peternak: Skema SPPG dinilai mematikan ruang gerak produsen lokal demi korporatisasi sepihak.
-
Instabilitas Harga Pangan Akut: Terjadi lonjakan harga pangan dari minggu ke minggu (week-to-week).
-
Multiplayer Negatif Efek: Di wilayah dengan konsentrasi SPPG tertinggi, harga daging ayam melonjak lebih dari 10 persen hanya dalam waktu sepekan. Dampak buruk ini terpaksa ditanggung oleh masyarakat luas yang bahkan anak-anaknya tidak menerima manfaat program MBG.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.Artikel Selanjutnya
Publik Tantang Bea Cukai Batam Serbu Gurita Rokok Ilegal dan Pelabuhan Jalur Tikus!
Sumber: TVR Parlemen
Tags
Terkini
Kapolri di Hadapan Ulama Jatim: Penegakan Hukum Harus Berkeadilan, Sinergi Kamtibmas Diperkuat
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:37 WIB Imigrasi Catat 17.597 Penindakan hingga September 2026, Perkuat Pengawasan Berbasis Digital
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:56 WIB RI 2 Kunjungan Kerja Ke PT Insera Sena Di Sidoarjo Jawa Timur
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 08:13 WIB Bupati Nias Barat Temui Wamen KP, Bidik Penguatan Kampung Nelayan dan Budidaya Perikanan
Jumat, 16 Oktober 2026 | 22:08 WIB Imigrasi Indonesia Raih PNBP Rp 8,68 Triliun, Lampaui Target 2026 pada Pertengahan Oktober
Jumat, 16 Oktober 2026 | 10:17 WIB Bank Mandiri Perluas Akses Investasi Emas Lewat ATM Emas Terintegrasi Livin’
Kamis, 15 Oktober 2026 | 21:14 WIB Kunjungan Kerja Dr (H.C) Zulkifli Hasan Mentri Koordinator Bidang Pangan RI Di KDKMP Waru Sidoarjo
Kamis, 15 Oktober 2026 | 15:47 WIB Soal Pemekaran DOB, DPP HIMNI Tegaskan Realitas Fiskal dan Tolak Penggabungan Wilayah
Kamis, 15 Oktober 2026 | 14:38 WIB Eksepsi Kandas, Perkara RSU Pratama Nias Masuk Babak Pembuktian
Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:14 WIB Perkuat Pengawasan Dana Desa, Pemcam Moro’o Gelar Evaluasi ADD, DD, dan BUMDes 2026
Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:00 WIB Sabar Bali! Wayan Koster Garansi BBM Normal, Antrean SPBU Masih Melingkar
Rabu, 14 Oktober 2026 | 19:55 WIB Imbas Kabut Asap Karhutla: Langit Palangka Raya Menguning Pekat dan Warga Kesusahan Bernapas
Rabu, 14 Oktober 2026 | 19:55 WIB Prahara Pengadaan Bencana: Sestama Kena OTT KPK, BNPB Janji Tak Intervensi
Rabu, 14 Oktober 2026 | 19:55 WIB OTT Bencana: KPK Bekuk Sestama BNPB dan Sita Rp1,4 Miliar Plus Emas Batangan
Rabu, 14 Oktober 2026 | 19:55 WIB Di Tengah Badai Ekonomi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara Apresiasi Lonjakan Penerimaan Bea Cukai
Rabu, 14 Oktober 2026 | 06:02 WIB Baja Benteng Garda Depan: Bea Cukai Rangkul Civitas Akademika Lawan Kejahatan Lintas Perbatasan
Rabu, 14 Oktober 2026 | 06:02 WIB Sokong Pertahanan Negara, Bea Cukai Tanjung Priok Kawal Pembebasan Bea Masuk Kapal Induk Giuseppe Garibaldi
Rabu, 14 Oktober 2026 | 06:02 WIB Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Morowali Amankan Belasan Ribu Batang Cukai Palsu
Rabu, 14 Oktober 2026 | 06:02 WIB Benteng Terakhir Hijau Nusantara: Presiden Prabowo Targetkan 70 Ribu Polisi Hutan Atasi Karhutla
Rabu, 14 Oktober 2026 | 06:02 WIB
Artikel Terkait
Publik Tantang Bea Cukai Batam Serbu Gurita Rokok Ilegal dan Pelabuhan Jalur Tikus!
Gebrakan Dari Nias: DPD HIMNI Sumut Kawal Langkah Berani Gubernur Berkantor di Pulau Impian!
Akankah Ancha Menyusul? Misteri Laptop Libera Senilai Rp5 Miliar yang Siap Menyeret Kadis Pendidikan Pesawaran
BREAKING NEWS: Modus Liburan Berujung Buron! Petaka ‘Turis Ilegal’ di Myeongdong, Satu Travel Terancam Ratusan Juta
Skandal Amplop Cokelat di Hutan Produksi: KPK Buru Aktor Utama di Balik Seretan Kasus Menhut Raja Juli Antoni!