Heru MAKI: Pameran Mall Pelayanan Publik Jadi Ajang Mega Korupsi Akhir Tahun?

NAWACITAPOST.COM – Pameran Mall Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur pada 13–15 November 2024 di Convention Hall Grand City Surabaya menuai sorotan tajam dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur.

Ketua MAKI Jatim, Heru MAKI, menegaskan adanya dugaan kuat bahwa pameran tersebut menjadi ajang yang sarat dengan potensi korupsi dalam penggunaan anggaran.

Dalam acara pembukaan yang meriah pada Rabu (13/11), yang diresmikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Bobby Soemiarsono, MAKI Jatim juga turut hadir melalui tim Litbang-nya untuk melakukan investigasi mendalam terkait anggaran yang digunakan.

“Ketika anggaran yang digunakan berasal dari APBD 1, yang notabene uang rakyat, sudah pasti menjadi fokus pengawasan MAKI Jatim,” ujar Heru.

Baca Juga: Mangkir dari Pemeriksaan KPK, MAKI Jatim Tuding Muhammad Fawait Contoh Buruk Legislator

Anggaran Fantastis dan Dugaan Penyimpangan

Berdasarkan data yang dihimpun MAKI Jatim, anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan pameran ini mencapai angka fantastis. Biro Organisasi Setda Pemprov Jatim mengalokasikan Rp 2,2 miliar untuk jasa dekorasi dan Rp 700 juta untuk sewa lahan. Angka ini belum termasuk kontribusi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) peserta pameran, yang menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp 100–200 juta per OPD.

Selain itu, terdapat dana segar dari sponsor seperti Bank Jatim, serta partisipasi kementerian dan lembaga yang turut menyewa lahan dan dekorasi vendor.

Heru juga mengungkapkan adanya dugaan monopoli Event Organizer (EO) yang terus melibatkan pihak yang sama, yaitu DEBINDO, sejak tahun 2018. “Dari dulu kalau pameran, pasti EO-nya itu-itu saja. Kami sudah menengarai adanya potensi cashback dan gratifikasi dari pelaksanaan pameran ini,” ungkapnya.

Baca Juga: Diduga Monopoli, MAKI Jatim Minta Pengadaan EO Pameran Jatim Ditinjau Ulang

MAKI Siap Ungkap Dugaan Korupsi

Tim Litbang MAKI Jatim telah mengumpulkan 70% data yang dibutuhkan untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan anggaran ini. Selama pameran berlangsung, sebanyak 15 anggota Litbang MAKI Jatim secara bergantian melakukan kajian mendalam terhadap bahan baku dekorasi, detail anggaran, hingga vendor-vendor yang terlibat.

“Pameran ini dipastikan akan menjadi ajang dengan jumlah pesakitan korupsi terbanyak. Kami akan mengungkap kasus dugaan korupsi mulai dari tahun 2018 hingga sekarang dengan sangat detil dan komprehensif,” tegas Heru.

MAKI Jatim juga akan melaporkan temuan ini tidak hanya ke Aparat Penegak Hukum (APH), tetapi juga ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kemendagri, Irjen Kemendagri, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Baca Juga: Anggaran Pameran Publik Rp 2,9 Miliar, MAKI Jatim: Ada Dugaan Korupsi

“Semoga ini menjadi pameran terakhir di Jawa Timur yang sarat dengan dugaan korupsi. Semua yang terlibat harus mempertanggungjawabkan laporan penggunaan anggarannya. Saya pastikan itu!” pungkas Heru.