MAKI Jatim: Parodi Demokrasi di Debat Pilkada Surabaya 2024

NAWACITAPOST.COM – Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo mengungkapkan kekecewaannya terkait pelaksanaan Debat Publik Pertama Pilkada Surabaya 2024 yang dinilai tidak adil. Acara tersebut berlangsung pada Rabu (16/10/2024) malam di Dyandra Convention Center, Surabaya.

Heru menyebut tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya sebagai "parodi demokrasi" karena tidak memberikan perlakuan yang seimbang antara pasangan calon (paslon) bergambar dan paslon tanpa gambar atau dikenal sebagai "kotak kosong."

“Langkah yang diambil oleh KPU Kota Surabaya sebagai sebuah ‘parodi demokrasi,’ lantaran tidak memberikan perlakuan yang seimbang antara paslon bergambar dan paslon yang tidak bergambar,” tegas Heru saat diwawancarai oleh media di sela-sela acara debat.

Baca Juga: Heru MAKI: Kebijakan Sekdakab Jember 'Goblok', Siap Gugat Hukum

Menurutnya, pihaknya telah menyepakati sebelumnya dengan KPU agar keberadaan paslon kotak kosong disampaikan oleh pembawa acara selama debat. Namun, Heru mempertanyakan mengapa dengan anggaran yang sama, KPU tidak melakukan sosialisasi yang seimbang antara kedua jenis paslon tersebut.

“Ini lucu, apa yang dilakukan oleh KPU Surabaya ini tidak benar. APK (alat peraga kampanye) disosialisasikan secara besar-besaran, tapi kenapa di debat publik tidak ada keseimbangan antara paslon bergambar dan yang tidak bergambar? Ini adalah parodi demokrasi yang disengaja,” ungkap Heru.

Ia menekankan bahwa MC yang bertugas selama debat publik, yang disiarkan langsung di televisi, seharusnya memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada pilihan lain selain paslon bergambar, yaitu paslon kotak kosong, yang sah untuk dipilih.

Baca Juga: Kasus Korupsi Hibah: MAKI Minta KPK Usut Tuntas Keterlibatan Kadis Kominfo Jatim

Lebih lanjut, Heru mengancam akan menegur langsung KPU jika ketidakadilan ini tidak segera diperbaiki. Jika masalah ini terus berlanjut, ia menegaskan bahwa MAKI Jawa Timur siap membawa persoalan ini ke ranah hukum.

“Jika tidak diakomodir, kami akan mengambil tindakan hukum. Kami menginginkan demokrasi yang adil, bukan sekadar parodi yang menggunakan uang rakyat untuk kepentingan segelintir pihak. Ini akan menjadi evaluasi besar untuk ke depannya,” pungkas Heru.

Puluhan pendukung juga turut hadir dalam acara tersebut, dan mereka siap mengawal jalannya pilkada hingga selesai. Mereka memandang masalah ini sangat penting demi menjaga keadilan dalam proses demokrasi.

Baca Juga: MAKI Jatim Endus 'Dugaan' Transfer Ratusan Miliar dari Bank Jatim ke Rekening Pribadi di Bank BNI, Diduga Atas 'Perintah'

Debat publik pertama Pilkada Surabaya 2024 diharapkan menjadi momen penting bagi masyarakat untuk memahami program-program para calon pemimpin. Namun, ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok tertentu menjadi indikasi adanya masalah mendasar dalam penyelenggaraan demokrasi lokal. ***