Kemenkumham NTB Laksanakan Analisis dan Evaluasi Hukum di Pemkab Lombok Tengah dan Lombok Timur

Suherman menyambut positif terhadap adanya kegiatan analisis dan evaluasi hukum di daerah sehingga rekomendasi yang dihasilkan dari analisis dan evaluasi oleh Kanwil Kemenkumham NTB dapat dijadikan sebagai bahan kajian awal dalam penyusunan propemperda tahun berikutnya.

Baca Juga: Kemenkumham NTB Serahkan Berita Acara Hasil Harmonisasi Raperda RPJPD Provinsi NTB dan Raperkada Peta Jalan Nol Emisi Karbon

Terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan mengatakan, urgensi analisis dan evaluasi hukum di antaranya, mengetahui kondisi hukum yang ada, untuk menilai kualitas peraturan perundang-undangan, mengetahui capaian tujuan pembentukan regulasi, mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan, dan mengetahui kemanfaatan peraturan perundang-undangan bagi negara.