Ditjen PP dan Kanwil Kemenkumham Sulsel Gelar FGD Hukum Acara Perdata di Makassar

NAWACITAPOST.COM - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata di Hotel Claro Makassar pada Selasa (15/10).

FGD ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Ditjen PP Heni Susila Wardoyo. Dalam amanat Plt Direktur Jenderal PP Asep Mulyana, Heni menyampaikan bahwa RUU tentang Hukum Acara Perdata yang telah disusun pemerintah untuk menggantikan Hukum Acara Perdata peninggalan Pemerintah Hindia Belanda.

“RUU tentang Hukum Acara Perdata ini hadir demi mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak, melindungi hak asasi manusia, serta mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak asasi dan kewajiban,” kata Heni.

Lebih lanjut Heni ungkapkan bahwa perkembangan masyarakat yang sangat cepat serta pengaruh globalisasi, menunutut adanya Hukum Acara Perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif, efisien, sesuai dengan asas sederhana, mudah, dan biaya ringan.

Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham Sulsel Apresiasi Lapas Parepare Gelar Sosialisasi Pencegahan dan Pengentasan Stunting

“Melalui FGD ini, kami harap dapat menghasilkan masukan yang konstruktif guna menghasilkan hukum acara perdata yang lebih baik bagi Indonesia,” harap Heni.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Taufiqurrakhman menyampaikan apresiasi kepada jajaran Ditjen PP yang telah bekerjasama dalam menyelenggarakan diskusi publik RUU ini.

Menurutnya, peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang saat ini berlaku mengandung dualisme hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di Jawa-Madura. Hal ini tentu sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dimana sudah tidak ada lagi pembagian wilayah Jawa-Madura dan luar Jawa-Madura.

“Keberlakuan hukum acara perdata adalah di seluruh Indonesia dan berlaku untuk semua warga Negara Indonesia tanpa membedakan golongan,” ungkap Taufiqurrakhman.

Atas situasi tersebut, Taufiqurrakhman ungkapkan perlu disusun RUU tentang Hukum Acara Perdata Nasional yang komprehensif sehingga dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dengan memperhatikan prinsip atau asas-asas hukum acara perdata yang berlaku.

“Dalam penyusunan RUU tersebut haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam UUD 1945, UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan disusun melalui proses legal drafting yang tepat.” papar Taufiqurrakhman.

Disamping itu, lanjut Taufiqurrakhman, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh serampangan dan tergesa-gesa dalam proses penyusunannya, serta memperhatikan betul-betul partisipasi masyarakat, agar proses pembentukan suatu undang-undang benar-benar dapat menjadi solusi atas permasalahan hukum yang terjadi, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan responsif terhadap perkembangan zaman.

“Melalui FGD ini, pemikiran para undangan dan peserta yang hadir dapat menghasilkan masukan yang konstruktif guna menghasilkan hukum acara perdata yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita,” jelas Taufiqurrakhman.

Adapun Alexander Palti selaku Direktur Perancangan Perundang-Undangan Ditjen PP dalam laporannya mengatakan pelaksanaan FGD ini merupakan bagian dari pemenuhan partisipasi publik secara penuh dan bermakna, juga sebagai salah satu tolok ukur terhadap produk hukum apakah telah tersusun dengan sempurna, baik secara formil maupun materiil yang memenuhi tuntutan kebutuhan hukum dan rasa keadilan masyarakat.