NAWACITAPOST.COM – Sebuah video yang memperlihatkan pengusaha Haji Her mengaku telah mengeluarkan dana hingga Rp38 miliar untuk membantu kemenangan Khofifah Indar Parawansa pada kontestasi Pilgub Jawa Timur 2024 menjadi sorotan publik.
Dalam video yang beredar luas, Haji Her menyampaikan bahwa dirinya memberikan dukungan karena mengagumi sosok Khofifah sejak lama.
"Saya habis 38 miliar lho ke Bu Khofifah ini. Saya dulu habis-habisan dukung Gubernur ini. Karena dari dulu saya lihat Bu Khofifah membela Gus Dur. Saya ngefans. Saya yakin Bu Khofifah orang baik," ujar Haji Her dalam video tersebut.
Ia bahkan menyebut Khofifah tidak memiliki dana sehingga mencari dukungan kepadanya.
Tonton Video pernyataan Haji Her dalam suatu acara yang diunggah akun tiktok pamekasan channel
"Karena Bu Khofifah ini tidak punya uang. Mencari sponsor ke saya. Saya habis 38 miliar ke Bu Khofifah ini. Saya bilang, saya tidak minta apa-apa. Tidak usah diganti uang saya itu. Cukup pimpin Jawa Timur dengan baik. Saya titip pondok-pondok pesantren," lanjutnya.
Pengakuan tersebut langsung memicu reaksi dari berbagai kalangan. Koordinator Jaringan Kawal (JAKA) Jawa Timur, Musfiq, menilai pernyataan itu tidak boleh berhenti menjadi konsumsi media sosial semata.
Menurutnya, apabila benar terdapat aliran dana sebesar Rp38 miliar untuk kepentingan politik, maka asal-usul dana tersebut harus dibuka secara terang kepada publik.
"Kami mendesak KPK agar dana Rp38 miliar yang disebut dibantukan Haji Her kepada Gubernur Jawa Timur dijelaskan berasal dari mana. Apakah itu dana saksi dari partai politik, dana pribadi, atau ada sumber lain yang harus dipertanggungjawabkan," kata Musfiq, Rabu (22/7/2026).
Musfiq mengatakan keterbukaan diperlukan agar ruang spekulasi di tengah masyarakat tidak semakin melebar, terlebih ketika belakangan muncul berbagai pemberitaan mengenai dugaan aktivitas bisnis ilegal yang disebut-sebut berkaitan dengan Haji Her.
"Hari ini muncul berbagai pemberitaan mengenai dugaan bisnis ilegal yang dikaitkan dengan Haji Her. Publik tentu bertanya-tanya, jangan-jangan dana politik itu berasal dari sana. Itu yang harus dijawab melalui penyelidikan, bukan dibiarkan menjadi isu liar," ujarnya.
JAKA Jatim juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang maupun hubungan kepentingan antara pemberi dana dan penerima dukungan politik apabila memang terdapat dasar hukum untuk dilakukan penyelidikan.
"Dalam politik, tidak mungkin seseorang mengeluarkan uang dalam jumlah sangat besar tanpa mengharapkan adanya output atau kepentingan. Karena itu kami meminta KPK mendalami seluruh hubungan antara Haji Her dengan Gubernur Jawa Timur, baik yang berkaitan dengan bisnis maupun kepentingan politik," tegas Musfiq.
Ia menambahkan, keterbukaan menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Timur.
