NAWAXUTAPOST.COM – Tim Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Riau, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran (TA) 2024.
Rakor Program Pembinaan Hukum Nasional TA 2024 ini Sosialisasi Pembinaan JF Analis Hukum dan Penyuluh Hukum dan FGD, bertempat di Aula Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Rabu (28/02/2024).
Tim Kemenkumham Riau dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Edison Manik, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH Lusia Simanjuntak, JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda, Ariston H. Turnip dan JFU Pengelola Bantuan Hukum Yosephine Iglessya.
Kegiatan Rapat Koordinasi BPHN Tahun 2024 dibuka secara resmi pada hari Kamis, 29 Februari 2024 yang diawali dengan laporan Ketua Pelaksana oleh Sekretaris BPHN, I Gusti Putu Milawati.
Kegiatan dilanjutkan dengan Sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.
Dalam sambutannya Kepala BPHN menyampaikan bahwa saat ini BPHN tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Pembinaan Hukum Nasional (RUU PHN) dan Rancangaj Perpres tentang Program Penyusunan, Monitoring, dan Evaluasi serta Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Pelaksanaan Hukum di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta Masyarakat.
"Urgensi kehadiran Undang-Undang Pembinaan Hukum Nasional adalah dalam rangka mendorong peran hukum dalam pembangunan nasional," katanya.
Melalui Rancangan PHN akan didorong pembangunan hukum yang mengarah pada terwujudnya supremasi hukum yang berkepastian, berkeadilan, bermanfaat serta berlandaskan Hak Asasi Manusia.
Selain itu, penyusunan Rancangan Perpres tentang Program Penyusunan, Monitoring, dan Evaluasi serta Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Pelaksanaan Hukum di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,
"Serta Masyarakat ini difokuskan untuk terciptanya peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum sebagai bagian dari pembinaan hukum nasional," ujarnya.
Dalam acara berlangsung, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Sekretaris BPHN dan juga sebagai Plh. Kepala Pusat Analis dan Evaluasi Produk Hukum Nasional Ibu I Gusti Putu Milawati, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Bapak Arfan Faiz Muhlizi,
Kemudian Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bapak Nofli dan Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Bapak Sofyan.
Baca Juga : tim-kemenkumham-riau- kralifikasi-dugaan- pelanggaran-ham-pelayanan- masyarakat-di-kota-pekanbaru.
Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan komitmen dalam mendukung program BPHN oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.
Artikel Terkait
Persiapkan PJA 2024, Jajaran Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel Ikuti Sosialisasi Bersama BPHN
Kanwil Kemenkumham Jabar Bersama BPHN Laksanakan Rapat Audiensi dengan OBH Se-Jawa Barat
BPHN Raih Anugerah Prestisius Kategori Hukum dalam Gatra Awards 2023
Kemenkumham Babel Bersama BPHN Sosialisasikan Paralegal Justice Awards 2024
Kanwil Kemenkumham Banten Koordinasi Konsultasi BPHN
Hadir di BPHN Jakarta, Kanwil Kemenkumham NTB Siap Tingkatkan Kompetensi Penyuluh dan Analis Hukum