Sabtu, 6 Juni 2026

Kakanwil Kemenkumham Papua Jadi Narasumber di Sosialisasi Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku Usaha Menengah Kecil Provinsi Papua

Photo Author
tantitamara, Nawacita Post
- Rabu, 29 November 2023 | 18:20 WIB
Kakanwil Kemenkumham Papua Jadi Narasumber di Sosialisasi Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku Usaha Menengah Kecil Provinsi Papua. Foto: Kemenkumham Papua.
Kakanwil Kemenkumham Papua Jadi Narasumber di Sosialisasi Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku Usaha Menengah Kecil Provinsi Papua. Foto: Kemenkumham Papua.



Menurut Ayorbaba, HKI perlu dikenalkan kepada Pelaku UMKM sejak dini dengan mengimplementasikan HKI secara total dan benar, sangatlah besar peluang untuk dapat menghasilkan karya-karya yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.





Dengan kegiatan sosialisasi ini diharapkan timbul kesadaran Pelaku UMKM tentang pentingnya HKI dan menumbuhkan motivasi untuk berkreasi, berinvensi dan berinovasi untuk bangsa ini dari Tanah Papua.





Pesan Kakanwil Papua, Ayorbaba apa bila ada Peserta Pelaku UMKM yang memiliki Ciptaan maupun Paten dan ingin mendaftarkan Perseroan Perorangan akan dilayani oleh Petugas Layanan KI Kanwil Papua.





"Jika memiliki Karya berupa Paten jangan di sebar luaskan karena di zaman digitalisasi ini banyak yang melakukan copy paste untuk itu perlindungan kekayaan intelektual sangat perlu di lakukan," tegas Ayorbaba.





Hadir pada Kegiatan ini sekitar 200 Pelaku UKM di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom. Kegiatan ini merupakan Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.





Kegiatan ini dilaksanakan upaya memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil bermasalah hukum berkaitan dengan usahanya dan meningkatkan literasi hukum kepada usaha mikro dan kecil.





Lingkup masalah hukum seperti Wanprestasi atas perjanjian / kontrak, Perkreditan untuk modal usaha, utang/piutang terkait modal atau tagihan, Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Sengketa ketenaga kerjaan, Sengketa atas kewajiban pajak, Penyusunan Dokumen Hukum terkait kegiatan usaha.


Halaman:

Editor: tantitamara

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini