NAWACITAPOST.COM — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung padam di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, memicu reaksi keras dari pemerintah daerah setempat. Terbatasnya kewenangan sektor kehutanan membuat Pemerintah Kabupaten Sintang secara terbuka mendesak pemerintah pusat untuk mengambil peran lebih besar dan tidak melimpahkan seluruh beban pemadaman ke tingkat daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Kartiyus, menyuarakan kritik tajam terkait minimnya sokongan pusat di tengah kepulan asap yang terus meluas. Ia menegaskan bahwa jajaran di tingkat daerah memiliki batasan logistik dan wewenang yang tidak sebanding dengan eskalasi bencana di lapangan.
“Jangan urusan penyakit ini diserahkan ke bupati,” ujar Kartiyus saat menyoroti penanganan karhutla yang dinilainya belum berimbang.
Kartiyus secara khusus meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk tidak tinggal diam dan segera mengintervensi penanganan di lapangan. Menurutnya, jajaran lini depan seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta Manggala Agni membutuhkan suntikan sumber daya yang memadai agar tidak bertarung tanpa perbekalan yang cukup.
“Jaga tuh hutanmu, bantu anak buahmu di lapangan. Kasih makan anak buahmu yang memadamkan apinya,” tegasnya.
Selama ini, Pemkab Sintang telah berupaya menyokong kebutuhan operasional tim pemadam. Namun, Kartiyus menekankan bahwa sokongan pusat berupa pembiayaan, peralatan modern, hingga tambahan personil menjadi syarat mutlak agar titik api dapat dipadamkan secara total.
“Turun tangan, bantu anak buahmu di lapangan!” tegas Kartiyus kembali.
Ia menegaskan bahwa krisis ekologi ini hanya bisa diatasi melalui kolaborasi nyata dan pembagian beban yang adil antara pusat dan daerah, sebelum dampak kerusakan lingkungan serta paparan asap semakin melumpuhkan aktivitas masyarakat.(***)