Baca Juga: Satu Dekade Impian Hunian: BRI Tembus Target, Sabet Gelar Bank Terbaik!
"Mengapa DPRD bersikap seolah tuli dan buta? Apakah data yang kami pegang begitu tajam hingga bisa meruntuhkan tahta kekuasaan mereka? Ini bukan lagi sekadar dugaan kelalaian, melainkan sebuah konspirasi terorganisir untuk melindungi skandal besar yang melibatkan Wali Kota, BPBD, dan Dinas Sosial di atas penderitaan rakyat korban banjir," tegas Rajes, Senin (3/8/2026).
Sementara warga terdampak yang berinisial E Hasibuan, juga bergerak menyuarakan jeritan yang terpendam.
"Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan melakukan pembedahan kasus ini secara menyeluruh! Jangan biarkan tembok kebisuan di gedung DPRD menjadi tameng bagi para perampok dana kemanusiaan. Rakyat sudah menunggu terlalu lama, buktinya ada di tangan kami, dan kebenaran tak bisa dibungkam selamanya," tandas E Hasibuan, Senin (3/8/2026).
Di sudut ruang rapat yang tertutup rapat, Ketua DPRD masih membungkam mulutnya. Namun, di jalanan dan pemukiman warga yang menderita, suara tanya semakin bergema: Ke mana perginya anggaran tahun 2025? Mengapa data saling bertentangan? Dan di mana letak tanggung jawab moril para wakil rakyat yang dipilih dengan keringat rakyat itu?
Selama pertanyaan ini tak terjawab, bayang-bayang dugaan korupsi berjamaah akan terus menghantui pemerintahan Padangsidimpuan.(Lesmanan.H)