Namun, drama berlanjut. Setibanya di sana, Kepala Bapenda Kota Batam mendadak "tidak berada di tempat" dengan alasan sedang menjalani dinas luar kota, sebagaimana diklaim oleh petugas penerima tamu.
Sikap bungkam dan saling lempar bola juga terjadi di kubu Kedeputian BP Batam selaku pemegang wewenang lahan. Hingga berita ini diturunkan, institusi-institusi kunci tersebut memilih menutup mulut rapat-rapat terkait status perizinan, pengawasan, serta realisasi pajak dari proyek yang mengorbankan lingkungan Batam ini.
Publik kini bertanya-tanya: Sampai kapan hukum kalah oleh kekuatan modal, dan siapakah aktor intelektual yang berdiri di balik layar penjarahan tanah Batam ini? (Bazo)