Dana Hibah dan Bantuan PIP Disorot, Kepala Dinas Pendidikan Padangsidimpuan Didesak Buka Dokumen Pengelolaan Anggaran

Beberapa lokasi yang disebut dalam laporan masyarakat antara lain berada di wilayah Sibulutolang, Aek Gambir, Pijor Koling, dan Parpolian Sidangkal.

Baca Juga: PANAS! Aksi Mahasiswa Menggema di Kejagung Diwarnai Kericuhan: Desak Pengusutan Kasus Korupsi Tanpa Pandang Bulu!

Menurut laporan tersebut, proyek tercatat selesai 100 persen secara administrasi. Namun di lapangan, masyarakat mengaku masih menemukan kondisi bangunan yang belum sesuai dengan laporan pekerjaan.

Temuan-temuan tersebut dinilai perlu diverifikasi melalui pemeriksaan fisik dan audit terhadap dokumen pelaksanaan proyek.

Sejumlah Pertanyaan Publik Mengemuka

Seiring mencuatnya persoalan tersebut, berbagai kalangan meminta Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan memberikan penjelasan secara terbuka.

Beberapa pertanyaan yang mengemuka di antaranya:

• Mengapa Dana Hibah dilaporkan telah disalurkan, sementara terdapat pihak sekolah yang mengaku belum menerima anggaran tersebut?
• Bagaimana mekanisme penarikan Dana PIP yang disebut dilakukan tanpa sepengetahuan sebagian orang tua siswa?
• Apakah Dinas Pendidikan mengetahui praktik pengumpulan buku tabungan siswa oleh pihak sekolah?
• Bagaimana proses verifikasi terhadap laporan penyelesaian proyek fisik yang dipersoalkan masyarakat?
• Siapa pihak yang menyusun dan menandatangani laporan pertanggungjawaban apabila ditemukan perbedaan antara dokumen administrasi dengan kondisi di lapangan?
• Apakah Dinas Pendidikan bersedia membuka dokumen perencanaan, pencairan, hingga pertanggungjawaban anggaran untuk dilakukan audit oleh lembaga yang berwenang?

Baca Juga: VIRAL! Momen Bahagia Berubah Cengkeraman Maut: Atlet Golf Jesslyn Wijaya Diculik Komplotan OTK di Tengah Pesta Ulang Tahun Nenek

Pengamat Hukum Minta Dilakukan Audit Menyeluruh

Pengamat hukum Agus Halawa, SH, menilai persoalan tersebut perlu dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menurutnya, apabila terdapat perbedaan antara laporan administrasi dan fakta di lapangan, maka hal tersebut harus dibuktikan melalui audit dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jika terdapat ketidaksesuaian dalam pengelolaan Dana Hibah maupun Dana PIP, seluruh aliran anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Transparansi menjadi kunci untuk menjawab keraguan publik," ujarnya.

Aktivis Dorong Aparat Penegak Hukum Melakukan Penelusuran

Aktivis Rajes Simanungkalit juga meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Hibah dan Dana PIP.

Ia menilai penting dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen anggaran, mulai dari proses pengusulan, pencairan, hingga bukti penyaluran kepada pihak yang berhak menerima.

Baca Juga: Bootcamp Promedia Group Dimulai! Bahas Habis SEO dan GEO untuk Konten di Era Digital

Desakan Transparansi Menguat

Sejumlah kalangan mendorong agar dilakukan langkah-langkah berikut:

• Audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Hibah dan Program Indonesia Pintar (PIP).
• Membuka dokumen perencanaan, pencairan, serta laporan pertanggungjawaban anggaran kepada lembaga yang berwenang.
• Melakukan verifikasi langsung ke sekolah dan penerima manfaat untuk memastikan dana benar-benar diterima.
• Menelusuri apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi di lapangan.
• Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran.

Transparansi Menjadi Kunci

Dana Hibah Daerah maupun Program Indonesia Pintar merupakan anggaran negara yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu.