SURABAYA, NAWACITAPOST.COM — Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong percepatan investasi di Jawa melalui penguatan sinergi dan pemanfaatan berbagai skema pembiayaan kreatif.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Wilayah Jawa 2026 di Surabaya, Selasa (11/8/2026). Rakor ini merupakan bagian dari rangkaian Road to Java Regional Economic Forum (JREF) 2026.
Rakor dipimpin Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Ibrahim dan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah se-Jawa, otoritas sektor keuangan, lembaga pembiayaan pembangunan serta perbankan. Forum tersebut membahas kesiapan proyek investasi daerah sekaligus alternatif sumber pembiayaan pembangunan.
BI mencatat ekonomi Jawa pada triwulan II 2026 tumbuh 5,65 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa sepanjang 2025 sebesar 5,30 persen. Untuk keseluruhan 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa diprakirakan berada pada kisaran 4,9-5,7 persen.
Investasi menjadi salah satu penopang penting karena memberikan kontribusi 29,68 persen terhadap PDRB Jawa. Karena itu, keberlanjutan proyek-proyek produktif dinilai penting untuk memperkuat kapasitas ekonomi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja dan daya saing daerah.
Namun, kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah menghadapi tantangan seiring dinamika ruang fiskal dan Transfer ke Daerah. Pemerintah daerah didorong tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi mulai mengoptimalkan skema creative financing.
Skema yang dibahas antara lain pinjaman daerah, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), obligasi dan sukuk daerah, optimalisasi barang milik daerah, serta blended finance.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menegaskan, perluasan sumber pembiayaan harus dibarengi penguatan kapasitas fiskal dan tata kelola pemerintah daerah. Kemampuan keuangan daerah, kesiapan regulasi dan kelembagaan juga harus menjadi pertimbangan.
Sementara itu, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yuli Sri Wilanti menyebut pembiayaan kreatif dapat mempercepat penyediaan infrastruktur, meningkatkan konektivitas, serta membuka peluang lebih besar bagi badan usaha untuk mengembangkan sektor unggulan daerah.
Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan Adriyanto juga menekankan pentingnya pemanfaatan instrumen pembiayaan daerah secara optimal dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.
Dari sisi perencanaan, Direktur Bappenas Novie Andriani menyampaikan bahwa berbagai skema pembiayaan kreatif telah tersedia dan memiliki dasar regulasi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait kesiapan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah.
BI sendiri menyatakan akan terus berperan sebagai strategic advisor bagi pemerintah daerah sekaligus katalisator sinergi kebijakan pusat dan daerah. Peran tersebut dilakukan melalui asesmen ekonomi dan keuangan daerah, pemetaan proyek investasi potensial, penguatan Regional Investor Relations Unit (RIRU), serta fasilitasi pertemuan pemerintah dengan investor, perbankan dan lembaga pembiayaan.
Rakor tersebut menghasilkan tiga arah penguatan. Pertama, memperkuat pemahaman mengenai potensi, tata kelola dan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan kreatif.
Kedua, memperkuat identifikasi serta penyiapan proyek investasi daerah agar semakin layak, siap ditawarkan dan bankable bagi investor maupun lembaga pembiayaan.
